Industri & Perdagangan

Legislator Golkar Nilai Penerapan Pajak Karbon Dapat Atasi Krisis Lingkungan

Mukhtarudin, Anggota Banggar DPR RI/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 26% di 2021 dan 29% pada 2030 mendatang.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sepakat mengenakan pajak Rp 30 per kilogram bagi penyumbang emisi karbon mulai 1 April 2022 mendatang.

“Jadi, kepada pihak-pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, ya mereka juga wajib bayar kompensasinya,” kata Anggota Komisi VII DPR, Mukhtarudin kepada suarainvestor.com, Sabtu, (23/10/2021).

Lebih jauh Mukhtarudin menambahkan penerapan pungutan pajak karbon merupakan implementasi
nyata dari prinsip polluter pay principles (PPP) yang memberi arah dalam pengaturan hukum lingkungan terkait peristiwa pencemaran.

Mukhtarudin menjelaskan prinsip PPP yakni menunjuk pada suatu kewajiban atau pembebanan kepada pencemar untuk membayar kerugian yang dialami korban.

Selain itu, penerapan pajak karbon tersebut dinilai sejalan dengan pasar dunia yang saat ini sudah bergerak dalam pengembangan ekonomi rendah karbon.

Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Golkar ini mengungkapkan pembangunan ekonomi Indonesia saat ini diarahkan ke pembangunan ekonomi yang rendah karbon.

Menurut Mukhtarudin, paradigma baru pembangunan selain sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi tingkat emisi karbon (sesuai dengan Paris Agreement) juga diyakini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak Pandemi Covid-19.

Untuk itu, Mukhtarudin berharap Indonesia tidak memiliki alasan untuk menunda penerapan nilai ekonomi karbon, mengingat daya saing tidak melulu ditentukan oleh kualitas atau harga dari barang dan jasa.

“Tetapi sudah memperhitungkan biaya eksternalitas yang ditimbulkan seperti dari jejak emisi karbon barang dan jasa,” tutur Mukhtarudin.

Jadi, lanjut dia, menunda penerapan nilai
ekonomi karbon seperti penerapan pajak emisi dengan tujuan menjaga daya saing Indonesia, maka akan kontraproduktif dalam kerangka berpikir daya saing global saat ini.

“Saya kita penerapan pajak emisi menyadarkan kita akan pentingnya nilai ekonomi karbon bagi peningkatan daya saing Indonesia di kancah Global,” pungkas Mukhtarudin. ***

Penulis. : Arpaso
Editor.   : Chandra

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top