Nasional

LaNyalla Sampaikan Ketahanan Kesehatan, Pangan dan Sosial ke Presiden Jokowi

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan untuk konsultasi ketahanan pangan di tengah Covid-19.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPD menyampaikan beberapa masukan strategis terkait ketahanan di sektor kesehatan, sektor pangan dan sektor sosial. Selain itu, perlunya dukungan pemerintah dalam penguatan dan perluasan peran, tugas dan fungsi DPD RI.

“Intinya saya hanya melakukan penajaman terkait upaya pemerintah dalam konteks pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 ini. Melalui tiga ketahanan strategis yaitu kesehatan, pangan dan sosial diharapkan Indonesia mampu melewati Covid-19,” tegas LaNyalla, Rabu (13/5/2020).

Terkait ketahanan kesehatan, LaNyalla menyinggung UGM Yogyakarta yang berhasil membuat prototipe ventilator yang standar digunakan di ruang ICU. Sehingga, sudah saatnya karya anak bangsa ini diproduksi massal, mengingat harganya yang murah dibanding impor.

Sementara itu terkait ketahanan pangan, LaNyalla meminta pemerintah mengajak swasta nasional untuk investasi dengan pola kemitraan dengan petani, peternak, petambak dan nelayan. “Dengan pola kemitraan, petani terjamin dari sisi modal dan teknologi serta serapan hasil panen. Apalagi jika kita memasuki musim kemarau, akan berat bagi petani tanpa mitra,” kata senator dari Dapil Jawa Timur itu.

Sedangkan soal ketahanan sosial adalah dengan program serap tenaga kerja di sektor pangan dan konstruksi yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengangguran terbuka di daerah.

“Semua bisa dihitung, dan sudah ada beberapa ahli yang membuat pemetaannya itu. Misalnya, program hutan industri, dengan luas 200 ribu hektar, dengan biaya APBN Rp 1 triliun, bisa menyerap 300 ribu tenaga kerja. Atau di sektor perikanan dengan APBN Rp1,5 triliun bisa membuat 1.000 kapal tangkap dan 10 ribu hektar areal budidaya bisa menyerap 200 ribu tenaga kerja,” jelas mantan Ketua KADIN Jawa Timur ini.

Selain itu, LaNyalla meminta Presiden Jokowi mendukung proses legislasi tripatrit (Pemerintah, DPR dan DPD) dalam setiap pembahasan RUU terkait dengan kewenangan DPD. Hal ini merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperluas dan memperkuat kewenangan DPD RI.

Putusan MK No.92/PUU-X/2012 dan No.79/PUU-XII/2014, seharusnya dilakukan perubahan terhadap UU MD3 dan UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan DPD RI.

“Semua sudah saya sampaikan ke Pak Jokowi, dan alhamdulillah Presiden merespon dengan baik,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top