Opini

Lakon Drama Dalam OTT Wahyu Setiawan

*)Azmi Syahputra

Masyarakat semakin jenuh melihat perilaku elite politik dalam penegakan hukum, apalagi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan (8/1/2020),
salah satu Komisioner KPU. Dimana dalam kasus itu melibatkan salah satu oknum partai, yakni Harun Masiku yang muaranya berbenturan dengan organ kekuasaan.

Dalam kasus ini terkesan terlalu banyak warna kepentingan, sehingga muncul kegaduhan di ruang publik, bahkan sampai pada rencana tarik menarik penyidik KPK yang bolak balik.

Disisi lain bahkan menjangkau pada pencatatan yang tidak sama atas SISKIM (sistem informasi management keimigrasian). Padahal
sistem itu berbasis pada aturan, administrasi dan perilaku, ini saja bisa membingungkan gara gara kasus ini.

Padahal ini sebuah sistem lho. Anehnya, kejadian ini berdampak sampai pencopotan Dirjen Imigrasi. Ironisnya sampai saat ini belum ditemukan dan diketahui keberadaannya Harun Masikun sebagai pelaku sekaligus saksi kunci. Padahal kesaksiaannya sangat penting, dia bisa dihilangkan atau menghilang, meskipun jejak posisi terakhirnya diduga diketahui oleh data keimigrasiaan namun data ini tidak terus dikejar.

Kenapa elite jadi begini? Semestinya tidak boleh ada keraguan alat negara apalagi bersembunyi atas nama tidak mau intervensi? Penanganan kasus ini harus sinergis dengan kekuatan organ negara yang penuh.
Secara kelembagaan negara dan organ negara harus hadir dan kuat. Namun faktanya belum mampu terungkap secara terang dan jelas peristiwa yang kasuistik ini.

Yang aneh, malah semakin ramai dengan berbagai drama, yang menandakan ada benturan irama kepentingan. Hal begini dapat terjadi biasanya karena ada fakta yang disembunyikan, atau ada kepentingan yang dilindungi. Bisa pula ada frekuensi penanganan dalam sebuah sistem yang tidak sama, yang seharusnya dilakukan oleh lembaga yang sinergis untuk saling bertanggungjawab.

Namun malah organ tersebut memilih sikap kurang maksimal, sehingga pemerintah terkesan kurang tegas dalam kasus ini. Disinilah titik masalahnya peristiwa ini membuat warna diruang publik tidak sama, dan dapat membuat masyarakat semakin tidak percaya dan jadi lelah melihat potret perilaku oknum elit politik dan lembaga penegakan hukum.

Dimana dalam tubuhnya sendiri malah memproduksi terlalu banyak drama bukan kerja kerja yang fokus dalam penuntasan masalah, dimana dari kasus ini sangat penting dalam mendukung pembangunan sistem rekrutmen pemimpin negeri ini termasuk sistem demokrasi pada negeri ini. ***

*) Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top