Nasional

Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo: Penyelenggara Sea Games 1997 Harusnya Dapat Penghargaan

Tim Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo (BT), Hardjuno Wiwoho, menilai Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX-1997, Bambang Trihatmodjo terkesan prematur. Sebab, keputusan itu diduga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Yang menjadi subyek KMP itu adalah PT Tata Insani Mukti. Ini yang keliru dipahami. Konsorsium secara perdata bukan subyek hukum sehingga tidak bisa dimintai pertangungjawabannya. Jadi, yang dimintai pertanggungjawabannya itu ya PT sebagai subyek hukumnya,” terangnya di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Menurutnya, Bambang Trihatmodjo tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pribadi dalam posisinya sebagai Ketua Konsorsium SEA Games 1997. Mestinya, yang dimintai pertanggungjawab itu PT Tata Insani Mukti. “Kalau ada masalah antara Setneg dan Konsorsium, di mana Pak Bambang sebagai Ketua Konsorsium maka PT TIM yang dimintai tanggungjawab,” terangnya.

Maka dari itu, terang Hardjuno, membebani tanggungjawab hukum kepada Bambang Trihatmodjo tentu tidak adil. Apalagi, sebagai Ketua KMP SEA Games-2017, Bambang Trihatmodjo sudah mengamanatkan segala sesuatu terkait penyelenggaraan SEA Games kepada Ketua Pelaksana Harian yaitu Bambang Riyadi Soegomo. Hal itu tertuang lewat surat maupun dokumen yang ada. “Berdasarkan MoU dengan KONI tanggal 14 Oktober 1996, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Bapak Wismoyo Arismunandar dengan Dirut PT TIM Bapak Bambang Riyadi Soegomo yang ditunjuk oleh Pak Bambang Trihatmodjo sebagai Ketua Pelaksana Harian KMP,” terangnya.

Dia menjelaskan, yang dimaksudkan dengan Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games itu PT Tata Insani Mukti. Sebagai komisaris, jelasnya, Bambang Trihatmodjo sudah melakukan tugas dan kewenangannya dengan itikad baik dan bertanggungjawab. Bahkan setelah selesai penyelenggaraanpun, sudah dibuat Laporan Pertangggungjawaban yang sudah diaudit pada 1997 secara resmi oleh Akuntan publik KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan tanggal penugasan 10 November 1997 dan dilaksanakan Audit tersebut pada tanggal 1 Desember 1997 – 28 Februari 1998.

Diakuinya, sebagai komisaris ada tanggung renteng tanggungjawab. Tetapi di dalam pasal 108 dan 104 UU PT, sepanjang sebagai komisaris sudah beritikad baik dan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik maka dibebaskan dari tanggung jawab. “Jangan sampai kesannya, semua penyelenggaraan SEA Games ada di tangan Bambang Trihatmodjo sebagai penanggungjawab. Yang pasti, Ketua Konsorsium sudah memberikan kuasa kepada Ketua harian Untuk menyelenggarakan even SEA Games ini,” terangnya.

Hardjuno mengaku heran munculnya masalah dana talangan SEA Games 1997 saat ini. Sebab, pada periode 1998-2006, tidak ada masalah. Bahkan, PT TIM sebagai pelaksana Konsorsium mitra penyelenggara Sea Games XIX 1997 sudah kooperatif memberikan laporan, sebagaimana Sea Games ini adalah acara yang merupakan kepentingan Negara Indonesia. Apalagi, ada itikad baik dari PT Tata Insani Mukti untuk menyelesaikan tanggungjawabnya. “Kenapa pada 2017, baru ada persoalan ini. Kalaupun itu dianggap sebagai utang negara, kenapa baru tahun 2019, keputusan Menkeu itu muncul atas surat dari Setneg di tahun 2017,” jelasnya.

Sebenarnya terang Hardjuno, sejak tahun 1998 sampai 2006, PT TIM selaku mitra penyelenggara SEA Games sudah melaporkaan semua kegiatannya kepada Setneg, KONI dan Kemenpora waktu itu. Saat itu, ada permintaan agar dikonversi menjadi tanggungjawab negara terhadap SEA Games. Namun, tidak ada tanggapan dari tahun 2006. “Kenapa baru tahun 2017 muncul, adanya dana talangan ini. Ini menjadi tanya tanya besar,” tuturnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo membantah bahwa pencekalan terhadap putra Presiden ke-2 RI, mendiang Soeharto, Bambang Trihatmodjo sebagai pengalihan isu. “Pengalihan isu? Pencegahan sdh dilakukan sejak Desember 2019. Yang jelas, Menteri Keuangan hanya menjalankan Undang-undang,” tegasnya di akun Twitternya @prastow, Senin (21/9/2020).

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan alasan mencegah Bambang ke luar negeri (LN) karena belum menyelesaikan kewajibannya. Pencegahan pun dilakukan setelah beberapa proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  Oleh karenanya, ia meminta Bambang tidak perlu gegabah dan bisa membicarakannya dengan baik. “Banyak cara untuk menyelesaikan kewajiban. Ada yang bayar lunas sekaligus. Ada yang minta tenggat dan sebagainya,itu bisa dibicarakan dengan panitia,” ujar Isa dalam media briefing virtual, Jumat (18/9/2020).

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top