Nasional

KPK: Pencekalan Novanto Tak akan Ganggu Kinerja DPR RI

JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan pencegahan, pencekalan Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri dilakukan sesuai aturan hukum. Hal itu untuk mempermudah penyidikan perkara dugaan korupsi e-KTP, yang sedang berlangsung di Tipikor KPK.

“Bahwa pencegahan perlu dilihat sebagai proses penegakan hukum, dan kalau memang ada pertimbangan kembali tidak perlu menyampaikan surat nota keberatan, itu akan lebih baik. Karena KPK juga akan melakukan pencegahan sesuai dengan kewenangannya menurut UU,” tegas Febri Diansyah pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (17/4/2017).

Menurut Febri, pencegahan Ketua Umum Golkar ke luar negeri itu semestinya tidak mengganggu kinerja DPR seperti yang dikhawatirkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Sebab, tugas ketua DPR masih bisa didelegasikan kepada wakil pimpinan yang lain.

“KPK percaya DPR mempunyai mekanisme ketika ketua sedang tidak berada di tempat misalnya. Tentu, ada mekanisme penggantian wakil ketua, sama seperti di KPK atau lembaga negara yang lain,” katanya.

Karena itu lanjut Febri, DPR seharusnya melihat pencegahan ini dari sisi penegakan hukum. Pencegahan dilakukan terkait penyidikan tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. “Jadi, frame berpikirnya dari konteks penegakan hukum, bukan dari perspektif politik,” tambahnya.

Terkait pemanggilan Novanto, Febri menyebut jadwal untuk Novanto bergantung pada tim penyidik. “Nanti akan kita lakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sesuai dengan strategi di penyidikan. Karena jadwalnya harus dilihat keterkaitan dengan keterangan saksi yang lain,” jelasnya.

Setya Novanto sendiri mengaku siap dipanggil KPK kapan saja terkait kasus e-KTP. “Masalah pencegahan di luar negeri, saya baru tahu tadi. Saya menghargai dan tentu apa pun yang diputuskan, saya sangat memberikan dukungan atas proses hukum yang berlaku di Indonesia,” ungkapnya.

Meski proses pemanggilan dirinya sebagai Dewan jika merujuk pada UU MD3 harus seizin Presiden Joko Widodo, tapi Novanto akan tetap datang dipanggil tanpa proses itu. “Saya siap kapan pun diundang atau dipanggil KPK karena ini proses hukum yang harus saya patuhi. Saya setiap saat selalu siap diundang,” katanya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top