Nasional

KPAI Minta Hentikan Peredaran Video Bully Anak – Presiden RI

JAKARTA, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Soleh meminta masyarakat menghentikan (bully) pemutaran video anak terima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sedang berdialog soal ikan dengan Presiden Jokowi di Jakarta, pada Kamis (26/1/2017). Dalam video tersebut sang anak salah menyebut ikan tongkol.

“Jadi, KPAI menyayangkan peredaran materi video anak yang sedang bersama Presiden Jokowi dan menjadi viral secara massif itu, sebagai bahan tertawaan. KPAI minta segera menghentikan peredaran itu karena hal itu masuk kategori bully pada anak,” demikian Asrorun Niam Sholeh dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Jumat (27/1/2017).

KPAI sendiri kata Niam sudah berkoordinasi dengan Menkominfo untuk menghentikan peredaran konten ini video tersebut dengan cara men-take down. “Penyebaran video tersebut ke publik, apalagi berdampak pada penertawaan dan olok-olokan masuk kategori bullying pada anak. Itu bukan lelucon. Jadi, saatnya kita memiliki sensitifitas terhadap perlindungan anak,” ujarnya.

Dengan peredaran video tersebut menurut Niam, si anak pasti akan tertekan secara psikis. Belum lagi akan menjadi bahan olok-olokan temannya di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. “Maka itu harus dicegah,” tambahnya.

Namun demikian Niam berharap kegiatan itu semoga spontanitas dan karena keluguan anak, bukan kesengajaan oleh orang dewasa. “Walau demikian, agar tidak terus diedarkan, terlebih jadi bahan tertawaan dan olok-olokan, Kominfo RI harus segera mengambil langkah untuk menghapus atau ‘take down’. “KPAI minta masyarakat untuk tidak terus menyebarkannya. Jadilah orang yang cerdas dan mempunyia sensititifitas terhadap perlindungan anak. Bayangkan kalau itu adalah anak kita,” sesal Ni’am.

Selain itu, peyebaran video tersebut bisa berakibat tidak baik bagi tumbuh kembang anak. Dimana anak merasa dipermalukan dan bisa melahirkan stigma buruk pada anak. “ Saya rasa polisi perlu mengusut siapa yang pertama kali mengedarkan hingga menjadi bahan tertawaan itu untuk mengambil langkah hukum,” jelas Niam.

Dan, agar hal semacam itu tidak dianggap lumrah, sehingga menjadi mati rasa perlindungan pada anak, maka langkah hukum harus diambil. “Saatnya polisi tegakkan hukum. Saya yakin polisi mempunyai kemampuan dan komitmen untuk memastikan perlindungan anak. Kemenkominfo perlu memastikan perlindungan pada anak,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top