Nasional

Konflik Papua, DPD Minta Dilakukan Pendekatan Dialog

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Pada Selasa (17/12/2019) merupakan hari yang menyedihkan, karena terjadi kontak senjata antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang Satgas TNI yang sedang bertugas.

Dalam satu jam kontak senjata, dua personel TNI dari Nanggala 15, yaitu Lettu Inf. Erizal Zuhri Sidabutar dan Serda Rizky meninggal dunia, setelah sempat dirawat akibat terkena tembakan.

“Tentu saja hal ini mengejutkan semua pihak, terutama di saat Pansus Papua sedang bekerja giat untuk menciptakan perdamaian di Tanah Papua,” demikian Ketua Pansus Papua, Filep Wamafma, Kamis (19/12/2019).

Untuk itu, Pansus Papua, menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya para personel TNI tersebut, dan berharap agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.

Filep mengakui jika peristiwa ini bukanlah sekali dua kali terjadi di daerah Intan Jaya. Sudah berulangkali berbagai peristiwa sejenis seharusnya membuka mata berbagai pihak bahwa semua persoalan di Papua harus segera diselesaikan.

“Persoalan ini sejatinya membuka hati nurani semua orang bahwa nuansa kebencian sedang berakar dan berkembang di Tanah Papua. Mengapa demikian? Konflik yang terjadi, sesungguhnya merupakan letupan-letupan dendam akibat saling menyerang, saling menuding kesalahan, saling mempertahankan ego, baik pihak pemerintah, maupun pihak KKB,” jelas Filep.

Ia mengusulkan pendekatan berkarakter militeristik sebaiknya ditinggalkan. Demikian juga halnya perlawanan KKB yang bernuansa militer. Ini lanjut Filep, berarti ada kepentingan lain yang lebih besar yang harus dilindungi, yaitu masyarakat sipil yang tidak ingin wilayahnya menjadi ajang pertumpahan darah, atau bahkan menyaksikan sendiri adanya pertempuran antara saudara sebangsa.

Demi kedamaian rakyat sipil pula, kedua belah pihak, TNI dan KKB, harus sama-sama menahan diri untuk memikirkan langkah-langkah konstruktif kooperatif, sehingga kedamaian di Papua dapat dicapai.

Menurut Filep, sesungguhnya tidak mudah mendudukkan “singa” dan “harimau” pada satu meja, kecuali kepada keduanya dihadirkan santapan yang sama lezatnya. Meski tidak mudah, tapi negara harus memastikan bahwa baik TNI maupun KKB harus duduk bersama dan bicara dari hati ke hati, tentang masa depan anak-anak Papua, tentang kedamaian yang seharusnya dirasakan di Papua.

Dalam pola pikir yang sama, para elit politik daerah, harus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, perlu mengambil langkah-langkah konkrit yang mendukung terciptanya ruang dan waktu untuk duduk bersama dan membicarakan masalah Papua secara jujur.

Mengapa perlu kejujuran? “Inti dari keadilan adalah kejujuran, justice as a fairness, demikian menurut John Rawls. Keadilan yang dicari adalah keadilan yang penuh kejujuran tentang sejarah, perjuangan, pembangunan, dan penegakan Hak Asasi Manusia. Selama semua itu belum ditempatkan pada ruang kejujuran, maka keadilan dan kedamaian di Tanah Papua hanya merupakan sebuah utopia berkepanjangan,” kata Filep.

Dengan demikian, Pansus Papua, mendorong dialog dari hati ke hati, dalam posisi horizontal antara Pemerintah Pusat dengan para tokoh agama, kaum intelektual, para pemuda Papua, dan bahkan semua gerakan yang “dipandang separatis” di Tanah Papua. Hal ini juga pada gilirannya akan membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berkeadaban, yang memberikan ruang terbuka bagi perbedaan-perbedaan kepentingan, bahkan ideologi sekalipun.

“Jadi, sudah saatnya, pemerintah pusat memperhatikan permasalahan di Papua secara serius. Pembalasan dendam dan kesedihan akan terus mencederai masyarakat sipil, dan mungkin juga para militer, jika tidak ada perhatian serius dalam kasus ini,” pungaksnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top