Nasional

Komite III DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Guru Honorer

DI TENGAH pemerintah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia maju, Komite I DPD RI meminta pemerintah memperhatikan secara serius kualitas pendidikan dan profesionalisme tenaga pengajar atau guru. Khususnya di tingkat sekolah dasar (SD), sekoleh menangah pertama (SLTP), dan sekolah menengah atas (SMA).

Sebab, sekarang ini masih banya sekolah-sekolah di daerah yang kekuarangan guru, apalagi yang berkualitas dan profesional. Karena itu berbarengan dengan banyak guru yang pensiun, maka harus diikuti dengan rekrutmen guru honorer untuk menjai ASN (Apartur Sipil Negara), agar tidak terjadi kekosongan tenaga pengajar.

Apakah menjadikan ASN tersebut tidak menambah beban anggaran negara, karena setiap tahunnya jumlah guru honorer terus meningkat, menurut Ketua Komite III DPD RI Bambang Soetrisno, hal itu tak akan membebani anggaran negara. “Kan setiap tahunnya banyak guru yang pensiun, sehingga harus secepatnya disi. Khususnya di daerah terpencil,” tegas anggota DPD RI dari Jawa Tengah itu, Rabu (9/10/2019).

Apalagi lanjut Bambang, jumlah guru honorer saat ini nasibnya terkatung-katung, dan jumlahnya mencapai sekitar 1,5 juta orang di seluruh Indoensia. Karena itu Bambang Sutrisno yang memperoleh 1.631.351 suara sah pada pemilu April 2019 lalu itu meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/KemepanRB dan pemerintah daerah harus perhatikan ini.

“Apalagi masih banyak guru honorer yang mendapat gaji sekitar Rp 150.000-200.000 hingga Rp 300.000 per bulan. Inilah antara lain yang akan kami perjuangkan di DPD RI agar masa depan guru dan siswa ke depan akan makin baik. Tapi, tunggu putusan Panmus DPD RI dulu,” kata Bambang.

Sementara itu menyinggung sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2019 yang menuai banyak protes dari masyarakat akhir-akhir ini, menurut Bambang sesungguhnya sistem itu bagus. Hanya saja kebijakan yang mendadak itu harus diikuti kesiapan infrastruktur sekolah, guru, dan sebagainya diselesaikan terlebih dahulu. Sebab, kalau tidak, membuat wali murid gelisah, dan bahkan sekolah-sekolah yang dianggap favorit bisa bubar.

Selain itu, setiap sekolah-sekolah di daerah memiliki kearifan lokal. Sehingga segala kemungkinan dari penerapan sistem zonasi tersebut harus dikaji dan dipertimbangkan dengan matang. “Peraturan Menteri Pendidikan nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB itu masih menimbulkan persoalan, karena penerapan zonasi dengan kuota 90 persen dan jalur prestasi hanya 5 persen, maka banyak siswa cerdas yang telah menyiapkan diri untuk masuk sekolah yang diinginkan, akhirnya terkendala aturan,” kata Bambang.

Kalau kuota dari jalur anak-anak berprestasi hanya 5 persen, tentu terlalu kecil. Kemendikbud RI harus mengevaluasi untuk melakukan perbaikan. Sehingga, pada saat PPDB online SMA dilakukan secara serentak nantinya, tidak menimbulkan gejolak masyarakat. “Satu sistem itu jangan sampai merugikan masyarakat, orang tua dan anak-anak. Sehingga pemerintah harus memastikan bahwa seluruh anak harus mendapatkan sekolah yang baik,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top