Nasional

Komite I DPD – MenPAN RB Bahas RUU Etika

JAKARTA – RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) dipandang penting untuk mengatur perilaku aparatur penyelenggara negara. Hal ini tertuang dalam Rapat kerja Komite I DPD RI dengan Kementrian PAN dan RB dalam rangka penyusunan materi RUU Etika Penyelenggara Negara.

Hadir dalam rapat kerja ini Ketua Komite I Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Fachrul Razi, Menpan RB Asman Abnur serta anggota Komite I DPD RI di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (6/3/2017).

Menurut Ketua Komite I Ahmad Muqowam bahwa sejak penyelenggaraan pemerintahan terdahulu Undang-Undang ini belum ada. Padahal dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah baik penyelenggara negara yg menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus ada rambu-rambu yang mengatur.

“MenPAN RB sepakat bahwa RUU ini penting dalam menjadi rambu-rambu dalam berperilaku bagi para aparatur penyelenggara Negara, dan urgensi RUU ini juga dalam rangka mendukung reformasi birokrasi,” ujar senator dari Jawa Tengah itu.

Hal inipun diamini oleh MenPAN RB bahwa saat ini diperlukan rambu-rambu khusus agar dalam menjalankan roda Negara ini para penyelenggara Negara dapat berperilaku baik. “Dalam mengatur penyelenggaaraan negara banyak yang harus kita jaga, UU EPN ini akan penting menurut saya dalam mengatur perilaku pejabat penyelenggara Negara agar bersih dan akuntabel,” ujarnya.

Tujuannya dari RUU ini adalah untuk mendapatkan birokrasi bersih dan akuntabel, saat ini menurut Asman akuntabilitas penyelenggaraan negara masih buruk, masih banyak daerah yang mendapat nilai “c” dan “d” dari sisi pengelolaan keuangan daerah. “RUU EPN akan menjadi penting dalam mengendalikan perliaku negatif aparatur penyelenggara negara,” jelas Asman.

Karena itu KemenPAN RB merekomendasikan kepada Komite I DPD RI bahwa ke depan RUU EPN ini menjadi sumber penyusunan kode etik bagi setiap kementrian. Lembaga dan penyelenggara Negara lainnya dalam menjalakan peran dan fungsi penyelenggaraan Negara.

“Komite I akan berusaha menyamakan persepsi dan frekwensi baik dengan pemerintah dan lainnya dalam menyusun RUU EPN agar dapat mencakup semua,” pungkas Muqowwam.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top