Nasional

Komite I DPD Dukung Penyusunan GBHN

KOMITE I DPD RI akan mendorong pembahasan haluan negara atau Garis-Garis Besar Haluan (GBHN) oleh MPRI RI sebagai pedoman untuk pembangunan pemerintahan pusat dan daerah. Khususnya terkait dengan dana perimbangan pusat dan daerah, agar pembangunan yang dijalankan saling mendukung, berkesinambungan dan berurutan mulai dari pusat, regional hingga ke desa-desa.

Sesuai dengan kebutuhan daerah dalam membangun, maka dana perimbangan sesuai dengan amanat UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka selalu membuka kesempatan untuk dilakukan evaluasi. Hal itu, karena setiap daerah kebutuhannya berbeda-beda. Sehingga dana yang telah digelontarkan selama ini bisa berkurang dan atau bertambah.

Demikian pula dana perimbangan itu untuk prioritas apa saja, sudah ada pedomannya yang ditentukan oleh RAPBN dan RAPBD. “Misalnya untuk pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan 10 persen, dimana ada daerah yang program wajib belajar (Wajar) nya selama 6 tahun, 9 tahun, dan 12 tahun. Ada pula daerah tertentu yang menenkankan untuk infrastruktur, pertanian, Puskesmas, perekonomian rakyat, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain,” tegas Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Rabu (9/10/2019).

Nah, GBHN tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan pusat dan daerah itu tidak tumpang-tindih, dan tentu berkelanjutan. Siapapun kepala daerahnya baik bupati, wali kota dan provinsi, namun perencanaan pembangunan tersbeut tak akan terganggu. “Jadi, antara pusat dan daerah ada sinergi dan sejalan dalam menjalankan program pembangunan,” kata mantan Gubernur Kalimantan Tengah selama dua periode ((2005 – 2015) itu.

Secara rinci, alokasi dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 786,8 triliun, naik 3,97% dari tahun sebelumnya, sebesar Rp 756,8 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada Alokasi Dana Desa (ADD) yang naik 2,86% dibandingkan. Pada RAPBN 2020, alokasi Dana Desa sebesar Rp 72 triliun, naik 2,87% dari 2019 yang sebesar Rp 70 triliun.

Bahwa dana perimbangan tersebut sudah ada ketentuannya. Baik yang dialokasikan melalui dana alokasi umum (DAK), dana alokasi khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi (Dekon) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang meliputi semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah, dan lain-lain.

Tapi, berbeda dan terpisah alokasi dan penggunaannya dengan dana desa. Sebab menurut Teras Narang, dana desa ini harus sesuai rencana pembangunan desa, dan setiap kepala desa sudah mempunyai program pembangunan awal sejak perencanaan kerja desanya. Yang prosesnya dilakukan melalui Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dari tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. “Program-program itu tak boleh bertentangan dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)-nya gubernur, bupati, dan wali kota. Semua harus singkron dan sinergi,” jelas Teras Narang.

Tentang besaran dana perimbangan mengapa daerah satu dengan yang lainnya berbeda-beda, kata mantan anggota DPR RI FPDI-Perjuangan (1999-2004) itu, itu tergantung penghasilan daerah masing-masing. Misalnya Kalimantan Timur, yang kaya akan tambang, tapi ada daerah lain yang minus atau kekurangan, sehingga besarannya itu diatur melalui RAPBN dan RAPBD. “Semua sesuai dengan perencanaan. Tak boleh ada proyek atau program yang tiba-tiba muncul,” tutur Teras.

Karena itu, Komite I DPD RI yang antara lain membidangi dana perimbangan pusat dan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah mendukung penyusunan GBHN tersebut, karena terkait daerah, dan agar kepentingan daerah terakomodir. “GBHN ini erat kaitannya dengan kepentingan daerah, sehingga harus dilakukan kajian dan analisis data dan faktanya yang akurat, agar tujuan pembangunan itu tercapai,” pungaksnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top