Nasional

Kewenangan Mendagri Dicabut, Presiden Pikirkan Cara Lain

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-Undang yang menjadi payung hukum wewenang Menteri Dalam Negeri dapat mencabut Peraturan Daerah (Perda).

“Akan terus kita lakukan (penyederhanaan regulasi), terus. Yang paling penting kita tetap melihat payung hukum yang ada, tidak boleh berhenti. Tapi kita harus menghormati hasil MK tadi,” tegas Presiden Jokowi di lokasi Pembangunan Jalan Tol Bawen Salatiga di Kecamatan Bawen, Sabtu (8/4/2017).

Pembatalan tersebut berlaku setelah MK mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan sejumlah pihak.

Presiden Jokowi mengingatkan penyederhanaan regulasi tersebut untuk memperbaiki iklim investasi di tanah air.

“Kita juga sangat menghargai apa yang diputuskan MK tapi apapun kita memerlukan sebuat penyederhanaan perizinan, percepatan perizinan dalam rangka investasi sehingga akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di negara kita,” kata Presiden.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat telah membatalkan ribuan Perda, namun sejumlah pihak menilai hal itu menghambat iklim investasi sehingga mengajukan uji materi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ke MK.

Presiden mengharapkan melalui kebijakan deregulasi tersebut, investasi dapat dengan mudah dijalankan di mana pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan utama.

“Kita ini ingin menyederhanakan, ingin menghapus, ingin menghilangkan hambatan-hambatan dalam perizinan dan investasi baik pusat maupun daerah karena kita harus sadar bahwa kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab saya dari pusat sampai daerah itu semua harus diselesaikan,” Presiden menegaskan.(har/TKP)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top