JAKARTA, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengapresiasi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang membantah isu telah masuk 10 juta lebih tenaga kerja asing asal Tiongkok ke Indonesia. Kalau jumlahnya sebesar itu memang tidak mungkin, tapi pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan bebas visa turis dengan China tersebut.
“Saya juga kaget darimana itu jumlah 10 juta orang China masuk ke Indonesia. Saya rasa tidak mungkin dan lalu ada dimana 10 juta orang itu berada?” kata Ketua Umum PAN itu dalam keterangan persnya pada wartawan seusai sosialisasi empat pilar MPR RI di Universitas Muhammadiyah Purworejo, Jawa Tengah, Senin (26/12/2016).
Namun, Zulkifli Hasan tidak memungkiri fakta adanya tenaga kerja asing asal Tiongkok masuk, dan ada di beberapa daerah yang ditenggarai sebagai pekerja kasar dan melakukan tindakan tidak patut seperti terjadi di Bogor, Jawa Barat. Untuk itu, rakyat perlu sadar lingkungan. “Jika ada warga baru masuk, masyarakat harus tahu siapa warga baru itu, dan latar belakangnya serta legalisasinya,” ujarnya.
Karena itu kata Zulkifli, pemeirntah perlu menjelaskan masalah tersebut, dan dibantu oleh pembantu Presiden RI seperti para menteri untuk menjelaskan kepada rakyat. Sebab, masalah ini sudah sangat meluas dan membuat resah. “Jangan semuanya ditimpakan kepada Presiden Jokowi, kasihan beliau. Para menteri dan kepala daerah juga harus membantu menjelaskan,” tambahnya.
Bebas Visa
Selain itu lanjut Zulkififli kebijakan bebas visa perlu dievaluasi. Menurutnya, bebas visa tidak serta merta menjamin kenaikan kuantitas wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. “Saya rasa naiknya kuantitas kunjungan wisman ke Indonesia bukan karena bebas visa. Kenaikan kuantitas wisman ke Indonesia adalah adanya rasa aman dan nyaman. Jika rasa aman terjamin, rasa nyaman terjamin dan fasilitas terjamin maka akan menaikan kuantitas wisman di Indonesia,” ujarnya
.
Hal senada juga telah diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). HNW dan JK sependapat untuk mendorong dan mendukung evaluasi kebijakan bebas visa tersebut.
JK berpendapat kebijakan tersebut bukan tanpa persoalan. Salah satunya penyalahgunaan izin tinggal, dengan dalih wisata. “Jika tidak bermanfaat ya evaluasi saja,” katanya.
HNW dalam kesempatan lain menekankan bahwa kebijakan bebas visa harus melihat asas resiprokal yakni timbali balik, kesetaraan dan rasa keadilan. “Jika resiprokal tidak ada ya kebijakan itu akan banyak mudharatnya daripada manfaatnya lebih baik di evaluasi,” kata Ketua Majelis Tahkim PKS itu.
