Nasional

Ketua MPR : Pejabat Main Sikat, Berkhianat pada Sumpahnya

JAKARTA – Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan sesuai sumpahnya dan amanat konstitusi seorang pejabat negara merupakan pelayan rakyat. Oleh karena itu, kalau ada perilaku pejabat yang menyalahi konstitusi dan ketentuan perundangan serta tidak Pancasialais maka pejabat tersebut telah berkhianat terhadap sumpahnya.

“Kalau ada masalah harus mufakat, nggak boleh main hantam saja, main sikat. Itu berkhaianat terhadap sumpahnya. Karena dia telah disumpah apakah Presiden, Gubernur, Bupati, anggota DPR harus taat pada konstitusi, perilakunya harus Pancasilais,” kata ZUlkifli Hasan saat membuka Festival Pencak Silat dalam rangka perayaan ulang tahun emas ke-50 pergruan silat Perisai Putih di Pasar Seni Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/2/2017).

Selain Ketua MPR turut hadir para tokoh persilatan nasional antara lain sesepuh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Eddie Marzuki Nalapraya, Ketua umum Perguruan Silat Nasional (PSN) Perisai Putih Icuk Zukafril, serta perwakilan dari sejumlah Menteri Kabinet Kerja.

Penegasan yang ditekankan Zulkifli Hasan, menyusul banyaknya pejabat negara yang dinilainya telah kehilangan disorientasi. “Yaitu banyak pejabat yang tidak paham apa maksudnya menjadi Gubernur, Bupati, Walikota. Karena banyak pejabat yang diangkat merasa kekuasaannya sebagai jalan pintas berkuasa, jalan pintas menjadi raja, jalan pintas menjadi tuan tanah, jalan pintas menguasai sumber daya alam, dan jalan pintas bagi-bagi kekuasaan,” kritiknya.

Oleh karena itu, Ketua umum Partai Amanat Nasional ini mengingatkan jabatan yang diemban seorang pejabat negara pada dasarnya merupakan pemberian amanat langsung dari rakyat yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan. Jabatan yang diberikan rakyat itu hany bersifat semnetara yaitu lima tahun.

Oleh karena itu, sesuai sumpahnya pejabat negara harus taat pada konstitusi dan sikapnya harus berperilaku pada sinar cahaya ilahi, memanusiakan manusia lain yang beragam dan tidak boleh memaki-maki rakyat. “Selain itu, sesuai dengan sumpahnya maka negara harus hadir apabila ada rakyatnya yang susah, menderita, tidak bekerja, tidak berdaya, negara harus hadir,” tegasnya.

Zulkifli menamnbahkan, sesuai dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, semua elemen bangsa telah sepakat bahwa sistem ketatanegaraan yang dijalankan adalah demokrasi Pancasila. “Apa itu? Artinya Presiden, Gubernur, Bupati, anggota DPR itu adalah pejabat yang diberikan amanat kedaulatan sementara selama lima tahun, sesuai dengan sumpahnya taat pada konstitusi, patuh pada peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, apakah Presiden, Gubernur, Bupati, anggota DPR tugasnya melayani rakyat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” tandasnya.(har)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top