Nasional

Ketua MPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional untuk Memutus Covid-19

JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk terus berupaya melakukan cek dan ricek terhadap ketersediaan fasilitas Kesehatan (faskes) di setiap rumah sakit rujukan, dengan mengantisipasi sekaligus mencegah kolaps-nya layanan kesehatan akibat angka kasus Covid-19 yang terus naik secara signifikan.

“Pemerintah harus terus berupaya meambah faskes darurat Covid-19 serta memperkuat SDM di rumah sakit atau menambah tenaga relawan medis yang dikhususkan ke daerah dengan lonjakan penularan Covid-19 yang tinggi,” demikian Bamsoet, Senin (21/6/2021).

Hal itu disampaikan Bamsoet terkait kapasitas faskes penanganan kasus positif Covid-19 yang terus menipis seiring lonjakan kasus belakangan ini.

Bamsoet meminta pemerintah mendorong setiap RS rujukan Covid-19 agar pimpinan RS dalam melakukan penambahan kapasitas BOR, tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya medis dan kelengkapan medis lainnya seperti suplai oksigen. “Mengingat, banyaknya RS yang menambah kapasitas BOR, namun tidak memperhatikan hal-hal penting tersebut,” kata Waketum Golkar itu.

Selain itu kata Bamsoet, meminta pemerintah segera mengambil tindakan/kebijakan dengan mempertimbangkan opsi lockdown regional di tengah situasi pandemi Covid-19 yang terus mengalami lonjakan, mengingat lockdown regional per pulau dinilai merupakan opsi paling riil yang bisa memutus rantai penularan Covid-19.

Seluruh lapisan masyarakat juga diminta untuk menjadikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh daerah sebagai alarm darurat atau peringatan bahwa penyebaran Covid-19 yang sudah semakin mengkhawatirkan.

“Sehingga diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, serta mengikuti dan mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak beraktivitas diluar rumah sementara waktu guna mencegah penularan Covid-19,” ungkapnya.

10 Juta Vaksin

Bersamaan dengan kedatangan 10 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac pada Minggu (20/6), Bamsoet meminta pemerintah untuk mengevaluasi stok vaksin yang tersedia maupun kebutuhan akan vaksin di tanah air, agar pemerintah dapat bernegosiasi dengan negara yang memproduksi vaksin untuk mengupayakan dan mengamankan stok vaksin Covid-19, baik dengan pendekatan bilateral, multilateral, maupun pengembangan dari dalam negeri.

Komitmen pemerintah kata Bamsoet, harus terus melakukan upaya-upaya percepatan dan penguatan dalam upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19, khususnya di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

Dan, distribusi vaksin ke berbagai daerah dapat terus dilakukan sesuai kebutuhan daerah, dengan begitu percepatan program vaksinasi dapat terus berjalan agar dapat tercapai kekebalan komunitas (herd immunity).

Yang terpenting kata Bamsoet, masyarakat khususnya yang belum vaksinasi Covid-19 agar segera mendaftarkan diri dan memanfaatkan layanan kesehatan gratis yakni vaksinasi Covid-19 dari pemerintah, sebagai upaya membentuk herd immunity terhadap penularan virus Covid-19.

Pemda

Menurut Bamsoet, pemerintah pusat juga harus mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas dalam memutuskan salah satu sektor yang akan dijadikan prioritas, seperti penanganan ekonomi atau penanganan kesehatan, karena harus ada extraordinary initiative atau extraordinary policy making untuk dapat benar-benar memutus mata rantai covid-19.

Selain itu, menurut Bamsoet pemerintah bisa melakukan pembatasan sosial berskala besar/PSBB nasional yang mengatur secara nasional mengenai pembatasan kegiatan aparatur negara di tempat kerja, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pemberlakuan pembatasan kegiatan operasional restoran dan pusat perbelanjaan, kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, sosial dan budaya.

Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Sebab, kerugian ekonomi yang timbul akibat penerapan lockdown dapat diukur oleh pemerintah, sehingga ketika sektor kesehatan berangsur-angsur pulih, ekonomi nasional juga dapat kembali dipulihkan,” .

“Pemerintah juga harus mampu menentukan prioritas dalam mengatasi darurat Covid-19, mengingat saat ini pemerintah perlu mengambil upaya ekstra selain kebijakan-kebijakan yang sudah pernah diterapkan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top