JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi covid-19 harian dipercepat hingga 700.000 dosis per hari mulai bulan Juni 2021, dan ditingkatkan menjadi 1 juta dosis per hari pada bulan selanjutnya, tentu langkah itu harus diapresiasi untuk memastikan penanganam.covid-19.
“MPR mengapresiasi rencana pemerintah tersebut dan meminta agar dalam merealisasikan rencana pemerintah tersebut harus didukung kesiapan serta stok vaksin yang tersedia, disamping memastikan pelaksanaan vaksinasi covid-19 berjalan dengan lancar dan baik,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa (15/6/2021).
Selain itu kata.Bamsoet, pemerintah harus memastikan kebutuhan vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat tercukupi, baik dengan menggunakan vaksin dari luar negeri maupun vaksin buatan dalam negeri.
Pemerintah juga harus memberikan dukungan dan melakukan pengawasan terhadap program vaksinasi gotong royong, di samping tetap menggencarkan vaksinasi pemerintah. “Sehingga seluruh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat kesehatan untuk divaksin, dapat segera di vaksin dan herd immunity dapat segera terbentuk secara optimal, dikarenakan seluruh program vaksin, baik vaksin program pemerintah maupun vaksin gotong royong memiliki tujuan yang sama sebagai salah satu upaya untuk penanggulangan covid-19,” ujar Waketum DPP Golkar itu.
Pemerintah secara persuasif diminta Bamsoet, melakukan pendekatan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik tujuan maupun kegunaan vaksin untuk kesehatan diri, agar seluruh masyarakat bersedia untuk divaksin, dan program vaksinasi dapat berjalan secara lancar.
“Juga secara masif menyosialisasikan manfaat, efikasi, jenis vaksin, dan dampak vaksin kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak khawatir untuk divaksin dan juga memahami pentingnya vaksinasi covid-19 di tengah situasi pandemi saat ini,” ungkapnya.
Haji
Menurut Bamsoet, penanganan covid-19 sangat penting menyadari penyelenggaraan haji 2022 akan bergantung pada penanganan pandemi Covid-19, baik di Tanah Air maupun Arab Saudi.
Karena itu, ia minta pemerintah untuk lebih sungguh-sungguh dan fokus dalam menangani pandemi Covid-19 disamping menata kembali tata persyaratan pelaksanaan ibadah haji, khususnya untuk pelaksanaan musim haji tahun 1443 H/2022 M.
Hal tersebut guna membangun kepercayaan pihak Arab Saudi terhadap pemerintah Indonesia bahwa pemerintah benar-benar serius mengupayakan mendapatkan kuota, dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Arab Saudi tentang penyelenggaraan haji bagi calon jamaah Indonesia.
“Pemerintah agar memperhitungkan dan mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun depan sehingga kesiapannya lebih matang dan baik, khususnya pengaturan terhadap daftar tunggu yang panjang dengan tetap mempertimbangkan sisi keselamatan dan keamanan calon jemaah,” katanya.
Yang terpenting lagi, pemerintah untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah Saudi terkait pemberian izin penyelenggaraan ibadah haji bagi Indonesia, serta menyampaikan upaya pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi bangsa Indonesia. dengan harapan dicabutnya larangan terbang sehingga jamaah haji ataupun umrah dari Indonesia bisa kembali melaksanakan ibadah ke Tanah Suci.
“Mengimbau kepada para calon jemaah haji yang tertunda menunaikan ibadah haji agar tetap mempersiapkan diri, dan menjaga kesehatan, disamping turut berpartisipasi dalam program vaksinasi pemerintah,” pungkasnya.
