Nasional

Ketua DPR: UN Dibutuhkan untuk Pemerataan Pendidikan

JAKARTA, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai apa yang disampaikan cawapres Sandiaga Uno dalam debat cawapres terkait ujian nasional (UN) tidak tepat. Sebab, peserta didik dari tingkat SD, SMP hingga SMA atau setingkatnya justru dibutuhkan untuk mengukur kualitas pendidikan Indonesia secara nasional.

“Pendidikan kita ini mengejar kualitas pendidikan yang baik. Salah satunya untuk mengukur kualitas itu melalui ujian nasional,” tegas Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (18/3/2019).

Apalagi kata politisi Golkar itu, pemerintah Jokowi-JK gencar melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Pemerataan itu bertujuan agar para peserta didik di seluruh Indonesia memiliki pengetahuan maupun kualitas yang sama antara satu daerah dengan daerah lainnya,” ujarnya.

Karena itu, Bamsoet tak ingin kualitas pendidikan di Indonesia timpang jika UN tidak diterapkan bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

“Dengan begitu maka akan terukur, dan mereka memiliki pengetahuan yang merata. Kita tidak ingin juga, kalau tidak UN kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain jomplang,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, anggota DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menilai UN tetap dibutuhkan sebagai standar nasional kompetensi para peserta didik di seluruh Indonesia.

“Negara kita perlu ada standar, salah satunya adanya parameter untuk melihat kompetensi dari peserta didik tersebut. Jadi menurut saya, proses UN harus tetap dipertahankan,” kata dia.

Ace menyatakan pembahasan soal ujian nasional sudah dibahas dengan seksama oleh pemerintah sejauh ini. Ia menyatakan Indonesia tetap membutuhkan suatu mekanisme secara nasional untuk menentukan kelulusan bagi peserta didik.

“Sebab ini pernah jadi pembahasan panjang dan kita harus punya parameter/kompetensi sebagai tanda kelulusan secara nasional sebagai standar pendidikan kita,” kata dia.

Selain itu, Ace menyatakan Jokowi telah melakukan standardisasi pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Hasilnya, kata dia, menghapus kesenjangan kualitas peserta didik antara daerah satu dengan daerah lainnya.

“Itu yang dilakukan Jokowi pada fasilitas pendidikan pada daerah terpencil, terluar dan tertinggal, itu yang kita dorong pemerataan pendidikan, termasuk standarnya itu harus diberikan pemerataan. Di Jawa harus sama dengan Papua, di Jawa harus sama dengan di Kaltim,” kata dia.

Saat acara Debat Cawapres, Sandi menyatakan akan menghapus ujian nasional jika memenangkan Pilpres 2019. Sebagai gantinya, Sandi mengatakan para pelajar akan menjalani konsep penelusuran minat dan bakat.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top