Nasional

Ketua DPR Sebut 77 RUU dalam Peringatan 74 Tahun DPR RI

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Pimpinan dan anggota DPR RI pada Kamis (29/8) ini memperingati 74 tahun kelahiran parlemen Indoensia itu. Peringatan ini didasarkan pada Pelantikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mengacu pada Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 oleh Presiden Sekarno di Gedung Kesenian Jakarta.

“Tapi, sejatinya Indonesia telah berparlemen sejak masa Volksraad pada tahun 1918. Untuk itu tahun ini DPR akan meluncurkan buku ‘100 Tahun Indonesia Berparlemen’,” tegas  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Kehadiran KNIP ini menurut Bamsoet, merepresentasikan hadirnya lembaga perwakilan dalam sebuah negara demokrasi selain presiden selaku eksekutif. Tugas utama KNIP saat itu adalah membantu tugas-tugas presiden dalam rangka menyempurnakan landasan bernegara yang baru berumur 12 hari.

Kini, dalam usia ke-74 tahun, DPR telah melalui perjalanan yang panjang dengan 18 periode pemerintahan dan berbagai nama serta bentuk kelembagaan, KNIP kemudian berubah menjadi DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat, DPRS, DPR hasil Pemilu 1955, DPR setelah Dekrit Presiden 1959, DPR Gotong Royong (DPR-GR), DPR-GR minus PKI, DPR-GR Orde Baru, dan DPR hasil Pemilu ke-2 tahun 1971 hingga ke-11 tahun 2014.

“Selama kurun waktu 74 tahun tersebut, DPR telah bertransformasi melewati berbagai masa pemerintahan. Proses ini merupakan bukti tumbuhnya kehidupan demokrasi bangsa yang senantiasa menyesuaikan dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang dari masa ke masa,” jelas Bamsoet.

Dimana dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama Tahun Sidang 2018-2019, DPR telah membahas dan menyetujui bersama Presiden sebanyak 15 (lima belas)  rancangan undang-undang (RUU) untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).

Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah RUU yang telah selesai dibahas dari awal periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 sampai dengan Agustus 2019 berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) RUU.

Menurut Bamsoet, sama pentingnya dengan fungsi legislasi, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, selama Tahun Sidang 2018-2019, DPR telah membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan siklus pembahasan anggaran negara.

Dalam kaitan itu, DPR telah menyelesaikan pembahasan dan menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2019, RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018, serta Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2020 dan RKP Tahun 2020.

Perlu diketahui bersama bahwa dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut, DPR tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh DPD RI melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top