Nasional

Ketua DPR Puan Maharani Siap Bahas RUU Prioritas

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Puan Maharani resmi ditetapkan sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024. Pelantikan dipimpin Ketua DPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe, dan Hillary Brigate Lasut.

Sementara wakil-wakilnya Aziz Syamsuddin (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Rachmat Gobel (NasDem), dan A. Muhaimin Iskandar (PKB).

Pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua MA Hatta Ali di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (1/10/2019) malam. Kelima pimpinan DPR RI tersebut dilantik dan bersumpah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai UU MD3, pimpinan DPR berjumlah 5 orang berasal dari partai politik peraih suara terbanyak di Pemilu 2019.

Dalam sambutannya Puan Maharani mengatakan, DPR lima tahun ke depan tidak akan banyak membuat Undang-Undang (UU). DPR di bawah kepemimpinannya, kata dia, akan fokus pada Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas. Dengan begitu, kinerja DPR diharapkan bakal lebih efektif.

“Harapan saya DPR ke depan itu tidak perlu memuat produk UU terlalu banyak, namun kita pilih yang jadi prioritas dan itu akan jadi fokus bagi DPR ke depan yang berguna untuk bangsa dan negara,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengatakan, DPR periode sebelumnya sudah menunda delapan RUU yaitu RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RKUHP, RUU Koperasi, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, RUU PKS, dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Menurut dia, UU itu akan dijadikan prioritas dengan mekanisme dan tata tertib yang akan dibuat. “Sudah ada delapan UU yang kemarin dalam periode lalu yang kemudian akan ditunda. Tentu saja itu akan jadi prioritas prolegnas ke depan. Namun tentu saja mekanisme dan tata cara akan kita lakukan dalam tata tertib yang akan datang,” ujarnya.

Selanjutnya, Puan mengatakan, dirinya bersama empat pimpinan DPR akan mengkaji lebih lanjut terkait RUU yang ditunda. Setelah itu, pihaknya akan membuat tata tertib untuk melanjutkan pembahasan.

“Saya akan melihat dulu karena pimpinan sekarang baru dilantik. Saya akan melihat dahulu bagaimana hasil dari kemarin pelaksanaan UU yang kemudian ditunda itu, apakah akan kita bahas dalam tata tertib yang seperti apa,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top