Nasional

Ketua DPR Puan Maharani Minta Anggota DPR Jabodetabek Harus Bantu Korban Banjir

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dalam tanggap darurat mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya penyelematan dan pemulihan korban banjir. Khusus anggota DPR RI dari Jabodetabek harus membantu korban banjir tersebut.

“Saya mengimbau kepada para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama di Dapil Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada,” demikian Puan Maharani, Kamis (2/1/2020).

Apalagi kata Puan, banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah. Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek. “DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan Banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan Legislasi,” kata politisi PDIP-P itu.

“Saya merasakan duka cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban meninggal dunia akibat banjir. Semoga para keluarga korban diberi ketabahan. Dimana dalam setiap peristiwa bencana kata politisi PDIP itu, penyelamatan korban adalah yang utama. Karena itu proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan,” jelas Puan.

Ia mendengar dan menerima laporan bahwa masih banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Karena itu Tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.

Menurut Puan untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, Badan SAR dan Badan Penanggulangan Bencana harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan.

Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, Dapur Umum, Pengamanan rumah dan asset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pasca banjir.

“Diperlukan membangun sinergi yang lebih baik antar-K/L yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkes dan BNPB serta Pemerintah Daerah,” ungkapnya.
Selain itu, DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggungjawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top