Nasional

Ketua DPR: Perlu Terobosan Baru Tingkatkan Penerimaan Negara

JAKARTA, Ketua DPR RI Setya Novanto mendorong pemerintah bersama DPR RI memastikan bahwa pada tahun ini tidak akan ada pemangkasan belanja negara (APBN) seperti tahun lalu. Pemangkasan itu pertimbangannya karena pemerintah memperkirakan potensi pelebaran defisit hingga 2 %, jauh melebihi target APBN-P 2016 yang mematok defisit 2,3 % dan realisasinya 2,35 %.
Demikian disampaikan Ketua Umum Golkar itu pada seminar yang digelar Poksi XI DPR RI FPG di Jakarta, Senin (20/2/2017).

Menurut Novanto, permasalahan defisit anggaran dari tahun ke tahun selalu terulang. Utamanya disebabkan target penerimaan negara yang tidak tercapai. Namun kalau pada akhirnya pelebaran defisit anggaran menjadi pilihan, maka harus dimaknai secara positif, yaitu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui, ekonomi 2016 tumbuh 5,02% lebih tinggi dibanding capaian 2015 sebesar 4,88%.

Dengan pertumbuhan di atas 5% tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Pertumbuhan ekonomi 2016 juga berhasil memutus trend perlambatan pertumbuhan yang terjadi sejak 2011. “Ini tentu menimbulkan ekspektasi positif bahwa pertumbuhan ekonomi 2017 akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya,” ujar Novanto.

Tapi kata Novanto, meski pelebaran defisit sebagai pilihan logis untuk mengamankan APBN, namun itu bukan pilihan utama. Sebab, yang harus dilakukan pemerintah untuk mengamankan APBN 2017 adalah mencari terobosan bagaimana cara meningkatkan penerimaan negara, dan tidak kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi.

Sementara itu Ketua Komisi XI DPR melchias Markus Mekeng mengatakan bahwa defisit anggaran mengalami trend kenaikan. Baik jumlah maupun presentasenya terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Pada 2008 defisit anggaran hanya Rp 4,1 triliun atau 0,08% terhadap PDB. Tapi, pada 2016 teleh tembus Rp 300 triliun atau 2,46% dari PDB. Dan, dalam APBN 2017 defisit anggaran ditargetkan meningkat menjadi 330,2 triliun atau sekitar 2,41 %.

Dengan demikian kata Novanto, politik anggaran harus dapat mendorong peningkatan kapasitas ekonomi nasional. Dengan adanya peningkatan kapasitas ekonomi nasional itu diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan. Namun, pertumbuhan ekonomi itu harus memiliki dimensi keadilan, sehingga bisa secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini lanjut Novanto, beberapa langkah terobosan untuk mengatasi persoalan ketimpangan yang dilakukan pemerintah pada 2017 ini akan kembali mendistribusikan aset sebagai tindak lanjut program reforma agraria. Selain skema redistribusi aset dalam reforma agraria juga dijalankan skema legalisasi aset tanah.

Selain dengan meningkatkan akses dan alokasi Kredit bagi Usaha Rakyat (UMKM). Untuk itu pemeirntah memberi subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat ((KUR) dengan bunga rendah di bawah bunga pasar.
“Saya yakin kebijakan KUR dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki tingkat ketimpangan. Saya yakin, satu rupiah untuk pelaku UMKM akan lebih menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang melibatkan partisipasi semua lapisan masyarakat dan menggerakkan seluruh sektor ekonomi,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top