JAKARTA, Ketua DPR RI Setya Novanto meminta segera dibentuk Badan Pengelola Pangan agar persoalan pasokan dan harga bahan pangan terjaga. Menyadari, kasus meroketnya harga cabai merah menjadi salah satu sebab pentingnya badan pengelola pangan dibentuk tersebut.
“Badan itu bisa menangulangi masalah harga cabai dan kebutuhan pokok pangan lainnya. Maka Badan Pengelolaan Pangan perlu segera dibentuk agar masalah pangan yang sering terjadi, baik itu pasokan pangan dan kenaikan harga dapat segera diminimalisasi serta tidak terulang lagi setiap tahunnya,“ demikian Ketua Umum Golkar itu pada wartawan di Jakarta, Minggu (15/1/2017).
Hal itu kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Pangan, pemerintah harus membentuk badan otoritas pangan di tahun 2015. Badan ini bisa saja menggabungkan badan ketahanan pangan dan Bulog menjadi satu. “Jika pemerintah tidak membuat badan khusus di bidang pangan, maka pemerintah akan melanggar UU,” ujarnya.
Untuk itu politisi Golkar itu mendorong agar Bulog harus diberi tambahan kewenangan oleh presiden dalam pengelolaan tata niaga pangan selain beras. Misalnya cabai, gula, kedelai dan jagung. “Jadi, bahan pangan haruslah dikendalikan oleh negara. Sehingga negara harus hadir di masyarakat melalui badan otoritas pangan,” tambahnya.
Sementara itu senator asal NTT, Adrianus Garu berpendapat, saat ini sudah ada Bulog dan ternyata gagal memperpendek mata rantai distribusi pangan akibat maraknya calo atau mafia.
“Kalau pun Bulog harus diganti atau digabungkan dengan lembaga baru sesuai amanat UU, maka yang utama diperhatikan adalah lembaga baru itu harus mempercepat dan memperpendek mata rantai distribusi pangan,” jelas Garu.
Menurut Garu, personel lembaga baru itu harus diisi oleh orang yang profesional, bukan jatah atau jabatan politik, yang akhirnya badan pangan barubitu jadi beban partai-partai tertentu untuk pemilu berikutnya.
Ketua DPP Partai Hanura itu mengatakan, lembaga baru yang dibentuk itu perlu mencontoh semangat Koperasi Unit Desa (KUD) di era Orde Baru Soeharto yang mampu membuat swasembada pangan dan memotong mata rantai calo.
“Dan, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana negara memberdayakan para insinyur pertanian yang banyak di negeri ini untuk menjadi pahlawan pangan,” pungkasnya.
