Industri & Perdagangan

Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Awasi Distribusi Minyak Goreng dan Kenaikan Harga Menjelang Ramadhan 1443 H

Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Awasi Distribusi Minyak Goreng dan Kenaikan Harga Menjelang Ramadhan 1443 H
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat ikut mengawasi proses pendistribusian minyak goreng di pasar-pasar tradisional/foto anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat ikut mengawasi proses pendistribusian minyak goreng di pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah Jawa Timur, dan wilayah lain sekaligus meminta pemerintah mengantisipasi kelangkaan pangan dan kenaikan harga jelang Ramadhan 1443 H..

Pengawasan bersama ini penting dilakukan agar tak terjadi penyelewengan. “Mari kita awasi dengan seksama dan laporkan kepada pihak berwajib jika ada hal-hal mencurigakan,” kata LaNyalla, Jumat (4/3/2022).

Sekitar 3.500 ton minyak goreng akan disalurkan ke para pedagang di pasar tradisional di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk itu,  LaNyalla meminta masyarakat melakukan pengawasan secara ketat agar tidak ada kasus penyalahgunaan kewenangan serta menekan terjadinya salah penyaluran.

Senator asal Jawa Timur itu meminta Pemprov Jatim benar-benar memastikan sinergi di antara unsur-unsur dan elemen yang terlibat, sehingga minyak goreng sampai pada tangan yang berhak, seperti para pedagang kaki lima, tukang gorengan, warteg, katering, ibu rumah tangga, tukang cemilan dan lain-lain yang membutuhkan.

“Saya mengimbau kepada masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan berebut barang dan semua orang yang bertransaksi di pasar tertib tanpa
harus berebutan minyak goreng. Saya juga mengingatkan agar masyarakat turut mengawasi pendistribusian minyak goreng ini,” kata LaNyalla.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan 3.500 ton minyak goreng yang diperuntukkan bagi para pedagang pasar tradisional di 17 Kabupaten/Kota di Jatim.

Selanjutnya, para pedagang diharuskan menjual langsung minyak goreng kepada konsumen sesuai harga eceran tertinggi (HET) bagi minyak goreng dengan kemasan premium  yaitu Rp14.000 per liter. Langkah ini dilakukan guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan minyak goreng, sekaligus menstabilkan harga komoditas tersebut.

Adapun 17 kabupaten/kota ini di antaranya, untuk jenis minyak goreng premium Lentera didistribusikan ke Kabupaten Tulungagung, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Ponorogo dan Kota Probolinggo. Sedangkan, minyak goreng jenis Rakyat akan didistribusikan di  Kabupaten Tuban, Kediri, Lamongan, Pacitan dan Trenggalek.

Pangan Jelang Puasa

Selain itu, LaNyalla meminta pemerintah serius memperhatikan kelangkaan bahan pangan menjelang bulan suci Ramadhan 1443 H. Jangan sampai terjadi di banyak wilayah.

Di sejumlah daerah sudah mulai terjadi krisis pangan. Hal ini harus segera diatasi. Jangan sampai rakyat semakin menderita. Sebab, menjelang dan selama Ramadhan, biasanya permintaan pasar terhadap kebutuhan pangan cukup tinggi. “Jangan terlambat dan slow respon, karena fenomena ini terjadi setiap hunan. Tetapi untuk saat ini menjadi lebih serius karena sejumlah bahan pokok naik harga dan langka di pasaran,” kata LaNyalla.

Tingginya harga bahan pokok, lanjut LaNyalla, tentu sangat membebani masyarakat. Terlebih sejak terdampak pandemi Covid-19, masyarakat masih berjuang keras agar ekonomi domestik dapat bergerak.

Keluhan warga di berbagai daerah terhadap langkanya minyak goreng, tingginya harga daging ayam, pasokan tempe tahu, dan melonjaknya harga daging sapi, sayuran, cabai, bawang serta jenis komoditi lainnya menjelang Ramadhan harus direspon dengan cepat.

Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu mengkhawatirkan, selain pasokan pangan yang kurang, kenaikan harga juga melambung di luar akal sehat. Untuk itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kerawanan pangan yang terjadi merata di seluruh daerah di Indonesia.

“Saya meminta pemerintah segera memperbaiki skema distribusi pangan untuk mengantisipasi kerawanan. Sebab sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dan menjadi bagian dari kedaulatan pangan bangsa,” pungkasnya.

Penulis: Arpas

Editor: Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top