JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mengatakan arah kebijakan belanja negara pada 2023 menyasar 6 agenda penting, diantaranya yakni (1) melanjutkan agenda peningkatan kualitas SDM sebagai keniscayaan untuk meraih Visi Indonesia Emas 2045, (2) percepatan pembangunan infrastruktur untuk transformasi ekonomi, (3) revitalisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dan ekspor, (4) memperbesar adaptasi teknologi hijau dan pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai jalan transformasi energi, (5) antisipasi dan mitigasi segala resiko eksternal dan internal, serta (6) peningkatan efisiensi belanja negara yang bertumpu pada result base.
Lebuh jauh kata Said, guna menopang arah kebijakan diatas, maka Badan Anggaran DPR bersama dengan Pemerintah menyepakati besaran Belanja Negara sebesar Rp3.061,2 triliun, atau ada selisih (naik) Rp19,4 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp3.041,7 triliun. Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau naik Rp16,4 triliun dari usulan semula pemerintah dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun atau naik Rp3 triliun dari RAPBN 2023.
Adapun Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari;
1. Belanja K/L sebesar Rp.1.000,84 triliun, jumlah tersebut meningkat Rp7,67 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN Tahun 2023.
2. Belanja non-K/L sebesar Rp.1.245,61 triliun. Belanja non-K/L ini naik Rp.8,75 triliun dari usulan pemerintah. Adapun belanja non-K/L terdiri dari:
a. Program Pengelolaan Utang Rp.441,4 triliun
b. Program Pengelolaan Hibah Rp.10,1 miliar
c. Program Pengelolaan Subsidi sebesar Rp.298,49 triliun yang terdiri dari; subsidi Energi Rp.211,9 triliun dan subsidi Non Energi Rp.86,5 triliun
d. Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp.349,29 triliun.
e. Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp.156,41 triliun.
Disisi lain, lanjut Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini menegaskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah sepakat menyiapkan sejumlah program kemandirian pangan secara berkelanjutan. Hal ini terkait menghadapi ancaman disrupsi supply pangan global, dan tren peningkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan nasional. “Segudang persoalan masih menggelayuti sektor pertanian kita selama ini. Bertahun tahun kita seolah tak bisa keluar dari persoalan klasik, yang membuat sektor pertanian kita lambat beranjak maju,” terangnya lagi.
Menurut Said, berderet masalah seperti skala ekonomis dan teknis pertanian yang belum tumbuh signifikan, lalu alih fungsi lahan subur yang terus berlangsung. Pun begitu dengan tata niaga yang masih sangat panjang dan keragaman produk yang belum dikelola dengan baik. “Termasuk, fluktuasi harga yang besar, infrastruktur yang terbatas meskipun selama periode Presiden Jokowi terus dikembangkan, dan perubahan iklim yang semakin mengancam,” ujarnya.
Selain itu, kata Ketua DPP PDIP, masih ada lagi persoalan sistem logistik pangan yang belum kuat. “Semua masalah ini berujung pada rendahnya daya saing produk pertanian dan ketahanan pangan nasional Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan penurunan sumbangsih tanaman pangan pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,” jelasnya.
Lebih jauh Said menjelaskan kontribusi tanaman bahan makanan terhadap PDB tahun 1990 mencapai 12,21 persen, tahun 1999 sebesar 10,58 persen, pada tahun 2009 turun menjadi 7,48 persen dan 2019 masih konsisten turun menjadi 4,33 persen PDB. “Badan Anggaran DPR bersama pemerintah mengusulkan Program Ketahanan Pangan kepada rapat paripurna DPR terus dilanjutkan pada tahun 2023,” cetusnya.
Anggaran Program Ketahanan Pangan diusulkan pada APBN 2023 mencapai Rp94,9 triliun. Dari keseluruhan alokasi program ketahanan pangan, sebesar Rp.72,9 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat dan Rp.22,1 triliun dari TKD. Anggaran ini diperuntukkan meningkatkan komoditas pangan strategis, meningkatkan daya saing SDM sektor pertanian dan perikanan, pemanfaatan teknologi dan data serta pengembangan inovasi sektor pangan, memperbaiki sistem logistik pangan, serta pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan waduk.
Melalui program ketahanan pangan yang kita canangkan pada tahun depan, pemerintah kita harapkan bisa merealisasikan target program ketahanan pangan, antara lain; pembangunan kawasan fasilitas penerapan budidaya padi seluas 279,55 ribu ha, pembangunan kawasan fasilitas penerapan budidaya jagung seluas 40 ribu ha, pembangunan kawasan fasilitas penerapan budidaya kedelai 350 ribu ha, pengadaan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 9.275 unit,
Lalu, pengadaan benih dan calon induk ikan 118 juta ekor, pengadaan sarana peti beku sebanyak 300 unit, pembangunan bendungan lanjutan 23 unit dan bendungan baru 7 unit, pembangunan jaringan irigasi 6.900 ha, rehabilitasi jaringan irigasi 98.700 ha melalui Kemen PUPR dan seluas 3.213 ha melalui Kementan, pengadaan program subsidi pupuk sebanyak 6,6 juta ton.***
Penulis : Eko
Editor : Eko
