Pertanian

Kesejahteraan Anjlok, Petani dan Nelayan Butuh Dana Stimulus

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Dana stimulus khusus untuk petani dan nelayan tampaknya sangat diperlukan. Pasalnya, kesejahteraaan pertani dan nelayan sangat menurun gara-gara pageblug Covid-19. Karena itu, dana tersebut dibutuhkan agar mereka bisa tetap bekerja dan berproduksi. “Setelah masa pemulihan corona, petani butuh modal untuk menanam kembali, pembudi daya ikan juga perlu produksi lagi. Perlu ada langkah efektif untuk bisa membantu mereka,” kata Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria di Jakarta, Minggu, (19/4/2020).

Diakui Arief, memang saat ini Kementerian Pertanian telah menyediakan KUR dan keringanannya pada masa pandemi ini. Namun demikian, sejumlah harga komoditas yang jatuh, seperti gabah dan ayam hidup (livebirth) membuat petani kesulitan mendapat keuntungan. “Jadi, bagaimana melindungi petani dengan membuat jaring pengaman sosial petani dan nelayan di masa pandemi ini,”ujarnya.

Dengan masalah kesejahteraan petani seperti menurunnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan potensi turunnya harga gabah pada masa panen, lanjut Arief, tentu dikhawatirkan membuat petani mengalami kesulitan pada musim tanam berikutnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) pada Maret 2020 sebesar 102,09 poin, atau mengalami penurunan sebesar 1,22 persen (mom) bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. NTP di subsektor tanaman pangan (NTPP) tercatat turun 1,30 persen mom dari 103,76 pada Februari menjadi 102,41 di bulan lalu.

Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh penurunan harga gabah. Apalagi, pada Maret 2020 lalu sudah terjadi panen di berbagai daerah.

Arif menambahkan bahwa saat ini tercatat ada sekitar 73,13 persen masyarakat pedesaan yang bergantung atau memiliki mata pencaharian di sektor pertanian. Selain itu, 60 persen kemiskinan juga terjadi di pedesaan. “Ketiadaan kebijakan khusus sektor pertanian akan membuka laju kemiskinan di desa bertambah,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong agar penggilingan padi dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian guna mendapatkan modal. Langkah ini agar petani bisa menyerap atau membeli gabah petani, terutama pada masa panen raya ini.

Dalam rapat virtual bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (16/4/2020), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan upaya tersebut untuk mencegah terjadinya penurunan harga gabah petani yang sudah memasuki musin panen Maret, April dan Mei. Mengakselerasi kegiatan penggilingan padi yaitu dengan mengupayakan agar penggilingan padi mendapatkan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp500 juta per penggilingan untuk modal menyerap gabah petani,” ujarnya.

Menurut Syahrul, kegiatan penggilingan padi merupakan antisipasi demi mencegah turunnya harga gabah kering panen yang dialami petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Terjadinya penurunan harga gabah petani ini berpotensi menurunkan Nilai Tukar Petani (NTP).

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras, HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani naik menjadi Rp4.200 per kilogram dan di penggilingan menjadi Rp4.250 per kilogram.

Selain itu, Kementan juga memperlancar transportasi pergerakan hasil panen padi di daerah dengan memberikan jaminan bahwa pemerintah akan membantu kelancaran transportasi melalui surat resmi yang diberikan kepada Perpadi (Persatuan Penggilingan Padi dan Beras) sebagai pegangan di lapangan.

“Kementerian Pertanian juga mendorong penggilingan padi untuk bekerja sama dengan Gojek atau sejenisnya untuk mendistribusikan beras ke masyarakat,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top