Nasional

Kepala Daerah Sepakat Jaga Hasil Pemilu Damai 22 Mei

BOGOR, Diam-diam Wali Kota Bogor Bima Arya, menginisiasi silaturahmi beberapa kepala daerah dan tokoh nasional untuk berkumpul dan mendeklarasikan pemilu damai pada penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei mendatang.

Mereka berkomitmen untuk meminimalkan kemungkinan konflik dan perpecahan pasca penetapan hasil pemilu tersebut. “Langkah itu sebagai wujud kami cinta Indonesia dan cinta perdamaian. Kita ingin Indonesia damai,” demikian Bima Arya di Museum Kepresidenan Balai Kirti, Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019).

Hadir antara lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Juga hadir Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Direktur Wahid Foundation Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid), Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ilham Habibie. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak bisa hadir.

Kesepakatan damai tersebut akan diserahkan kepada lembaga yang berwenang, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, mereka menggelar diskusi kondisi Tanah Air pasca pilpres. “Semangat kita sama. Bagaimana agar proses pemilu yang berlangsung sesuai konstitusi ini, kita hormati bersama dan kalau ada masalah diselesaikan melalui koridor hukum yang ada, disamping terus menjalin komunikasi satu sama lain untuk mempererat silaturahmi,” tutur politisi PAN itu.

Karena itu, mereka bersepakat untuk membangun pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya mengajarkan demokrasi yang sehat. “Kami sepakat membangun gagasan ke depan sebagai gagasan kebangsaan, membangun nation building, mengedukasi rakyat untuk siap berdemokrasi secara sehat, dan bukan hanya dibatasi oleh kontestasi politik,” tambah Bima.

Karena itu, menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU pada 22 Mei, semua harus mengokohkan kebersamaan, meminimalkan ruang yang berpotensi menimbulkan perpecahan. “Kita sepakat, mari memberikan ruang terhormat pada proses hukum. Kita menunggu proses berjalan sesuai konstitusi, sehingga 22 Mei semua menghormati sebagai proses konstitusi. Kalau ada sesuatu yang dianggap menyimpang serahkan ke proses hukum yang sudah diatur UU Pemilu,”  pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top