Market

Kenapa RUU KUP Belum Juga Dibahas? Dito: Masih di Pimpinan DPR

Kenapa RUU KUP Belum Juga Dibahas? Dito: Masih di Pimpinan DPR

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto menegaskan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) belum bisa dibahas pada tingkat Komisi. Hal itu karena RUU KUP posisinya masih “nyangkut” di meja Pimpinan DPR, sehingga belum bisa dipastikan kapan mulai pembahasan.

“Ya, masih di Pimpinan DPR, sekarang. Jadi masih menunggu dulu,” katanya ditemui suarainvestor.com di DPR, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Lebih jauh Dito menjelaskan proses pembahasan RUU KUP ini harus melalui mekanisme dan aturan DPR. “Nanti setelah dari Pimpinan DPR, kemudian diserahkan kepada Bamus DPR, baru selanjutnya ke Komisi terkait,” ujarnya.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya pasal-pasal krusial, Dito mengaku belum mengetahui detail soal RUU KUP tersebut, karena pihaknya belum menerima draft RUU tersebut secara resmi. “Belum..belum tahu, saya,” ucapnya singkat.

Dari pantauan lapangan, meski Presiden Joko Widodo sudah mengirim Surpres RUU KUP pada 20 Mei 2021, namun DPR hingga saat ini belum melakukan pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Adapun, terdapat berbagai isu di dalam RUU KUP. Mulai dari kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga pengampunan pajak atau tax amnesty.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022, pemerintah berencana menambah lapisan pendapatan kena pajak dengan mengubah skema pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP).

Tarif PPh OP yang berlaku saat ini diatur dalam UU No. 36/2008 tentang PPh. Pasal 17 tertera ada empat lapisan tarif pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan per tahun.

Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dalam satu tahun maka dibanderol PPh sebesar 5 persen. Kedua, di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta per tahun sebesar 15 persen.

Kedua, di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenakan tarif PPh 25 persen. Terakhir, penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta senilai 30 persen. ***

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top