Nasional

Kehadiran UU Daerah Kepulauan Bergantung Keinginan Politik Pemerintah

Kehadiran UU Daerah Kepulauan Bergantung Keinginan Politik Pemerintah
Forum Legislasi dengan tema “RUU Daerah Kepulauan, Upaya Memperhatikan Pembangunan Daerah Kepulauan” pada Selasa (9/7/2024)/Foto: John

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM—Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono mengatakan terkendalanya pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan adalah akibat kurangnya keinginan politik (political will) pemerintah meskipun banyak kalangan mendukung kehadiran produk legislasi tersebut termasuk DPR.

Dia mengatakan RUU atas inisiatif DPD itu didasarkan pada kian besarnya tantangan terkait pelayanan publik selain sebagai upaya untuk menangani kesenjangan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, kehadrian UU tersebut sekaigus merupakan bentuk kehadiran negara di wilayah kepulauan Indonesia. “RUU Ini tinggal keinginan politik pemerintah karena sudah lama diusulkan DPD dan sudah menjalani pembahasan sejak lama. RUU ini juga merupakan bentuk kehadiran negara di wilayah kepulauan,” ujar Nono dalam acara Forum Legislasi dengan tema “RUU Daerah Kepulauan, Upaya Memperhatikan Pembangunan Daerah Kepulauan” pada Selasa (9/7/2024).

Dia mengatakan wilayah kepulauan memerlukan aturan-aturan khusus yang mendasari segala kewenangan sesuai dengan kondisi wilayah yang unik. Terkait hal itu, DPD juga telah menerima sejumlah pandangan terkait dengan penyusunan RUU tersebut dari berbagai kalangan akademisi dan komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara.
“Keinginan dari daerah untuk sejahtera itulah yang menjadi kebutuhan dan titik berat urgensi RUU ini dan DPD memandang tidak cukup hanya dengan PP (peraturan pemerintah),” ujarnya.

Sedangkan pengamat otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, agar tidak kontradiktif dan berbenturan dengan undang-undang lain dalam pembuatan RUU, DPD dan DPR harus merumuskan hal-hal yang khusus terkait dengan wilayah kepulauan.

Salah satu hal yang paling penting digariskan dalam UU tersebut adalah soal kewenangan pemerintah daerah. Pasalnya, tidak mungkin percepatan pembangunan bisa dilakukan tanpa kewenangan yang jelas. Sebelumnya DPD telah mengundang sejumlah kepala daerah yang wilayahnya memiliki kepulauan untuk mendengarkan secara langsung masukan dan kebutuhan daerah mengenai berbagai hal yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. ***

Penulis   :  John A Oktaveri

Editor     :  John A Oktaveri

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top