Industri & Perdagangan

Kebijakan Impor Beras, Komisi IV DPR Siap Panggil Mendag dan Bulog

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi IV DPR Effendi Sianipar menegaskan siap menindaklanjut hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait stok beras impor yang tersimpan dalam gudang Bulog.

Karena itu DPR siap memanggil Mendag Muhammad Luthfi dan Dirut Bulog Budi Waseso, alasannya stok beras sekitar 300.000-500.000 ton mengalami penurunan mutu. “Saya akan usulkan kepada pimpinan Komisi IV DPR untuk memanggil Mendag dan Bulog, kita akan tindak lanjuti,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Lebih jauh Anggota Fraksi PDIP ini juga akan mempertanyakan penyebab beras cadangan tersebut menumpuk di gudang. “Nah, ini mengapa Bulog tidak bisa mendistribusikan dan menjualnya ke masyarakat,” tegasnya.

Berdasarkan data, hingga 14 Maret 2021 stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog hasil pengadaan dalam dan luar negri (impor) pada 2018-2019 tercatat sebanyak 859.877 ton.  Dengan kondisi mulai turun mutu, maka berpotensi mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 1,25 triliun.

“Sudah jelas, kalau jumlah yang menumpuk itu begitu banyak. Potensi beras turun mutu itu bisa mencapai angka 500 ribu ton dan tentunya kalau sudah tidak layak konsumsi, negara akan mengalami kerugian besar,” terangnya lagi.

Legislator dari Dapil Riau, memastikan DPR tidak akan mengijinkan impor beras yang akan dilakujkan Menteri Perdagangan (Mendag) M. Luthfi. “Jadi dengan tegas. Tidak akan ada alasan lagi untuk Mendag melakukan impor beras, sekalipun setelah lewat massa panen raya,” paparnya.

Sebelumnya Ombudsman RI, dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/21) kepada wartawan mengatakan. Stok beras di Bulog saat ini banyak diisi oleh beras yang kualitasnya sudah menurun, nilainya hampir 50% dari stok beras secara keseluruhan.

“Beras turun mutu di gudang Perum Bulog salah siapa? Nilainya besar, terdapat sekitar 300-400 ribu ton beras yang ada di gudang perum Bulog saat ini turun mutu dan berpotensi mengalami kerugian,” kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika.

Menurut Yeka, jika setengahnya saja sudah nggak layak konsumsi, maka potensi kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun. Sejak 2018-2020, Ombudsman menilai pemerintah mampu menahan gejolak harga beras.

Meski di awal 2018 sempat ada kenaikan harga, namun  pertengahan 2018 hingga kini harganya tergolong stabil. Selama tiga tahun, komoditas ini memiliki nilai Rp 747 triliun.

Namun, tetap saja nilai kerugian yang ada di gudang Bulog sangat besar.  Kerugian besar itu akibat beras yang sudah ada di Gudang Bulog selama tiga tahun itu tidak bisa terdistribusikan dengan lancar.

Bulog tidak bisa menjualnya secara langsung ke masyarakat, berbeda dengan sebelumnya dimana ada aturan Bulog boleh menjual beras melalui outlet rastra atau beras sejahtera yang dulu namanya beras miskin atau raskin.

“Stok beras di Bulog per 14 Maret (2021) sebanyak 883.585 ton, sebesar 859.877 ton merupakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta 23,7 ribu ton di antaranya adalah beras komersil,” tegasnya.

Yeka menambahkan dari jumlah stok CBP yang ada saat ini terdapat stok beras yg berpotensi turun mutu sebesar 400 ribu ton yang berasal dari pengadaan dalam negeri selama 2018-2019 dan pengadaan luar negeri melalui importasi di 2018. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top