JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kebijakan Pemerintah Prabowo-Gibran yang menyediakan makanan bergizi gratis (MBG) perlu mendapat dukungan dari Parlemen baru (2024-2029). Pasalnya, kebijakan ini dinilai pro rakyat dan membuat efek ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi lebih berkembang.
Oleh karena itu, agar kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai rencana, maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang telah memasukkan anggaran MBG harus mendapat kawalan ketat dan persetujuan DPR. Apalagi Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui anggaran MBG sebesar Rp71 triliun masuk RAPBN 2025. “Bahwa jumlah tersebut tak mengganggu fiskal dan masih masuk akal,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah di Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Banggar DPR yakin Pemerintahan Prabowo-Gibran memperhatikan kekuatan fiskal dalam negeri. Apalagi nominal anggaran MBG itu sesuai harapan, kareba tak menyentuh nilai ratusan triliun rupiah. “Isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan pada 2025 itu langsung menyentuh Rp430 triliun. Jadi saya yakin Bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita,” ujarnya.
Dalam pembahasan Panja Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga di Panja Asumsi, ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal terdapat keleluasaan pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai dengan visi-misi yang menjadi komitmen presiden terpilih. “Sehingga di APBN 2025 nanti di dalam nota keuangan pengantar Bapak Presiden tanggal 16 Agustus, Rp 71 T itu sudah masuk di dalam belanja pusat,” ujar Politisi PDIP lagi.
Yang jelas, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, TB Ace Hasan Syadzily, bahwa langkah pemerintah dengan membahas program MBG tersebut dalam rapat APBN 2025 sebagai bentuk konsistensi. Pihaknya juga ingin memastikan program tersebut bisa terealisasi tahun depan.
Artinya, lanjut Politisi muda Golkar itu, setelah resmi masuk APBN 2025, maka program tersebut tinggal dibahas secara konkret dan mekanismenya lewat kementerian terkait. “Tetapi intinya saya kira lazim di dalam negara demokrasi bahwa yang terpilih tentu punya kewenangan untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji politiknya Pak Prabowo dan Mas Gibran,” paparnya.
Diakui Ace, banyak pihak yang menagih janji program tersebut. Karena itu, pihaknya ingin memastikan program MBG bisa berjalan sesuai rencana. “Nah untuk menjawab itu semua tentu pertama kali yang harus kami pastikan adalah terutama dalam konteks ini kita dari Partai Golkar mengamankan apa yang menjadi visi misi presiden yang kami dukung,” imbuhnya di Jakarta, Selasa (27/6/2024).
Hal yang sama dikatakan Anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani bahwa pihaknya optimistis transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo akan berjalan dengan lancar. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menyiapkan semua kebutuhan Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa depan, termasuk anggaran yang telah dirancang dalam APBN 2025 untuk makan siang gratis. “Ini kan contoh yang baik, jadi bagaimana pemerintahan yang akan ditinggalkan bisa diteruskan oleh pemerintahan yang akan datang, baik itu persoalan dan potensi,” tuturnya.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu yakin anggaran makan siang gratis yang dinamakan makan bergizi gratis di dalam Rancangan APBN 2025 tersebut dilaksakan dengan baik. Apalagi anggaran Rp71 triliun tersebut itu dinilai sudah bisa memenuhi kebutuhan pelaksanaan makan siang gratis pada tahun pertama Pemerintah Prabowo-Gibran. “Ini contoh politik yang baik. Kita berharap semua persoalan politik dan ekonomi bisa diteruskan pada pemerintahan yang akan datang,” tuturnya.
Pun begitu, Anggota DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi pilot project makan siang gratis yang dilakukan oleh Pemerintah baru-baru ini di SMPN 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis (29/2/2024).
Politisi Partai Demokrat itu menganggap wajar hal tersebut karena baru sebatas kegiatan uji coba. Adapun program pilot project tersebut justru harus diapresiasi karena merupakan program bagus yang menjadi bagian dari inisiatif Pemerintah untuk menciptakan generasi-generasi unggul.
Menurut Kang Hero-sapaan akrabnya, bahwa program ini bagus untuk menciptakan bagaimana kedepan untuk menciptakan generasi-generasi yang unggul. “Dan tentu nanti proporsinya dimana ditempatkan anggarannya ini supaya tepat dan tidak mengganggu terhadap alokasi anggaran lainnya yang tentu saat ini sudah dianggap baik untuk bisa dilaksanakan atau diimplementasikan di berbagai sektor,” ujar Anggota Komisi VI DPR ini.
Mayoritas Fraksi Dukung
Sejumlah fraksi DPR secara tegas mendukung program MBG bagi anak sekolah yang diusung Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk masuk dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Anggota Komisi XI DPR, Fauzi Amro meminta Kementerian Keuangan menyediakan dana cadangan penjaminan terhadap program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Presiden Terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.
Politisi muda Nasdem itu menilai seharusnya dana penjaminan itu tidak hanya bermanfaat untuk proyek-proyek infrastruktur dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) saja. “Jadi bisa bermanfaat tidak hanya di infrastruktur dan PEN, tapi juga bermanfaat untuk makanan bergizi kira-kira ke depan kalau bisa,” katanya, saat rapat kerja dengan DJKN dan DJPPR Kemenkeu di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Sementara itu, Anggota fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewi Asmara mengapresiasi visi dan misi program unggulan dari presiden terpilih dalam KEM-PPKF RAPBN 2025. Hal ini menjadi penting karena nantinya dengan anggaran yang mencukupi, program tersebut dapat langsung terlaksana pada tahun depan. “Program makanan bergizi gratis untuk anak-anak di seantero nusantara. Kami mendukung penuh dimulainya program ini pada 2025,” tuturnya di Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Harapannya, kata Anggota Komisi IX DPR, program yang akan berjalan di seluruh Indonesia tersebut dapat memberikan efek berganda terhadap ekonomi, khususnya UMKM.
Namun demikian, Dewi memberikan peringatan terkait pengawasan yang ketat untuk pelaksanaan program Prabowo tersebut. “Golkar menekankan pentingnya pengawasan yang ekstra hati-hati terhadap mekanisme pengaturan program tersebut untuk meminimalisir celah kebocoran dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Menurut Dewi, rancangan anggaran pendidikan yang berada di rentang Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun terbilang mencukupi untuk program peningkatan gizi anak sekolah.
Tak hanya Dewi, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto juga mendorong pemerintah bekerja keras menyiapkan SDM unggul dengan dukungan anggaran kesehatan dan pendidikan, termasuk penambahan bantuan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita yang perlu dilakukan lebih intensif. “Mengingat anak sekolah akan ada bonus demografi pada 2030-2040, sehingga peningkatan gizi anak sekolah ibu hamil dan balita yang masih bisa mendorong ekonomi dan ketahanan pangan,” tuturnya.
Meski demikian, Anggota Fraksi Partai Gerindra itu, memberikan catatan bahwa pelaksanaan program tersebut harus dengan menggunakan barang-barang dalam negeri, bukan impor.
Demikian pula, Politisi Muda Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman menyampaikan bahwa program tersebut harus menjadi prioritas pemerintah ke depan demi kesejahteraan rakyat. “Kami berpandangan subsidi yang diberikan harus difokuskan kepada hal yang menunjang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Subsidi pupuk, solar nelayan, makanan bergizi anak Indonesia penting jadi fokus pemerintahan ke depan,” ungkap Anggota Komisi I DPR.
Adapun, program yang tercantum dalam visi misi Prabowo-Gibran ini telah dipaparkan Kementerian Keuangan saat penyampaian KEM-PPKF 2025, pekan lalu. Di mana penambahan gizi anak sekolah akan masuk dalam anggaran pendidikan, sementara penambahan gizi untuk balita dan ibu hamil masuk dalam anggaran kesehatan yang berkisar di angka Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun.
Penulis : A Eko Cahyono
Editor : A Eko Cahyono
