JAKARTA, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana mengakui jika pemerintah Indonesia telah mencanangkan sejumlah upaya dan program untuk menggenjot pertumbuhan investasi sepanjang tahun ini. Sebab, investasi merupakan faktor utama yang perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, selain faktor konsumsi, ekspor, dan belanja pemerintah.
“Tapi, ada satu masalah utama yang dapat menghambat target pencapaian investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2017 bisa mencapai 5,1 persen, dan masalah utama itu adalah kepastian hukum. Kalau tidak, Apindo sebagai pelaku usaha akan wait and see,” tegas Danang dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Minggu (15/1/2017).
Seperti halnya perlindungan pemerintah terhadap PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ketika menghadapi gugatan warga Rembang, terkait dengan izin pendirian pabrik Semen Indonesia yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
“Akhirnya, Mahkamah Agung memenangkan upaya peninjauan kembali (PK) gugatan warga, sementara sejauh ini pemerintah diam. Hal itu disayangkan dan menjadi perbincangan di kalangan investor mengingat pabrik itu telah selesai 96 persen pembangunannya dan memakan investasi Rp 4,8 triliun. Jadi, kami yang swasta jadi takut, anaknya negara saja enggak dilindungi, apalagi kami, nanti sewaktu-waktu bisa dibatalkan,” kata Danang.
Menurut Danang, ada upaya tidak sinergi dan saling melemahkan di internal negara, baik antarlembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. “Tentu pemerintah tidak bisa intervensi ke lembaga peradilan, tapi mereka bisa sosialisasi program strategis nasional itu sangat penting,” tambah Danang.
Sebab, kata Danang, lembaga yudikatif pun tak semuanya memiliki kapasitas serta kemampuan memahami manajemen publik dan sistem ekonomi. “Sehingga tugas pemerintah harus gandeng itu agar sejalan, karena kami pengusaha akan melihat dan menunggu sikap pemerintah,” pungkasnya.
