Headline

Kasus Jiwasraya, Pakar Hukum Duga PPATK Ikut Bersekongkol

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK) menilai, kasus raibnya uang asuransi Jiwasraya belasan triliun patut diduga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terlibat.

“Karena PPATK tidak taat asas, melanggar undang-undang, tidak melaksanakan kewajiban jabatannya, cenderung kompromistis,” tegas Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) itu kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

“Kebijakan dan tugas PPATK itu kan seharusnya ” menganalisa, mencegah, mengawasi, mengendalikan,” sambungnya.

Dikatakannya, Untuk ketiga tugas tersebut untuk atas nama jabatan (ambtshatic) dia diberi kewenangan dan hak termasuk terima gaji, fasilitas dan lain-lain dan harus dianggap dia tahu dan mampu dengan kewajiban jabatan dan wewenangnya tersebut.

“Dan jika antara seharusnya dan kenyataannya tidak sama dan terus kalau memilih kompromi, kebobolan atau lolos? Apa artinya? Mau ditaruh dimana nama lembaga intelijen keuangan negara tersebut?” sindirnya.

Menurutnya, PPATK bukan sekedar lalai, melainkan “korupsi” kewenangan, hak, tanggung jawab yang menyebabkan kerugian masyarakat dan negara.

“Karena kompromistis tanpa memegang teguh pada fokus kewajiban kerja adalah sikap dasar korupsi,” tegas Kaprodi FH UBK itu.

Seharusnya, kata Azmi, PPATK itu salah satu organ negara yang independen bebas dari intervensi, pada implementasinya sebagai penjaga kedaulatan keuangan negara.

“Kewajibannya kan sebagai lembaga intilejen keuangan Indonesia, ia harus mengawasi dan menganalisis lalu lintas uang apalagi keuangan negara, jadi begitu tahu ada dana keluar dari PT Asuransi Jiwasraya dan mereka diam saja tidak ada upaya melaporkan atau mengungkap lebih lanjut, maka patut diduga PPATK terlibat atas peristiwa ini karena ada pembiaran, dianggap PPATK punya keinginan yang sama atau tahu rencana dari pihak-pihak lain yang mau dijalankan untuk mengalihkan dana asuransi tersebut,” tandasnya.

“Ini namanya menyalahgunakan situasi , menyalahgunakan jabatan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan merugikan keuangan negara dan masyarakat, jelas ini masuk dalam lingkup ranah hukum pidana,” imbuhnya.

Jadi sekali lagi, Azmi kembali menegaskan, PPATK telah nyata ceroboh dalam kasus raibnya uang PT asuransi jiwasraya menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan semestinya.

“PPATK gagal dalam menjalankan peraturan undang-undang, kalau PPATK dengan sadar melakukan ini maka patut diduga ada persekongkolan, karena jabatan PPATK adalah jabatan politik riskan pula dengan area tujuan politik, maka jelas ini adalah pelanggaran tanggung jawab jabatan dan bertentangan dengan undang-undang,” tegasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top