Nasional

Kasus e-KTP dan NPWP Impor Diduga Terkait Kejahatan Siber dan Perbankan

 

Jakarta – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi mengatakan, hingga saat pihaknya masih mendalami temuan impor kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) bersama Direktorat Pajak, Polri dan Kementerian Dalam Negeri.

Sebanyak 36 cetakan e-KTP dan kartu NPWP dikirim dari Kamboja pada Jumat (3/2/2017) melalui Bandara Soekarno-Hatta melalui perusahaan jasa titipan Fedex.

Pendalaman untuk mengetahui motif sebenarnya dari pengiriman tersebut. “Khusus temuan KTP ini, kami tengah berkoordinasi secara intensif untuk mengetahui motif dari pengiriman barang tersebut. Kalau melihat ada KTP, NPWP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM, bisa jadi pengiriman paket ini terkait dengan kejahatan ekonomi misalnya kejahatan siber, kejahatan perbankan, judi online, narkoba, prostitusi, dan pencucian uang,” kata Heru Pambudi dalam konferensi pers bersama di Kantor Bea Cukai Rawamangun, Jakarta, Jumat (10/2) kemarin.

Berdasarkan profil yang dimiliki oleh Bea Cukai dan pengalaman selama ini, impor ID card dari negara tertentu rawan pelanggaran terutama narkotika, dan sebelumnya Bea Cukai pernah menahan sejenis ID card dalam bentuk kartu kredit. Keberadaan KTP dan NPWP untuk hasil kejahatan di atas memerlukan tempat atau rekening penampungan. “Untuk membuat rekening seseorang memerlukan KTP dan NPWP,” terangnya.

Heru mengungkapkan kasus ini berawal dari temuan petugas Bea Cukai Soekarno Hatta, pada Jumat (3/2/2017) pekan lalu, yaitu adanya paket kiriman yang dibawa melalui perusahaan jasa titipan Fedex seberat 560 gram. Dalam lnvoicenya tertulis satu kilogram, berupa 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan, serta satu buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Lalu, sebagaimana prosedur yang harus dijalankan, petugas bea cukai di lapangan menjalankan community protector. “Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut menggunakan alat bantu x-ray,” kata Heru.

Sementara itu, Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Drajat Wisnu Setiawan menambahkan setelah dicek ternyata temuan 36 e-KTP tersebut palsu, yaitu data dalam fisik KTP tidak sama dengan data yang ada dalam chip.

Terkait dugaan keberadaan impor e-KTP ini untuk penyalahgunaan daftar pemilih tetap (DPT) menjelang pilkada pada 15 Februari 2017 nanti, Drajat mengatakan untuk mengantisipasi isu kemungkinan penggunaan KTP palsu, petugas TPS disarankan melakukan keabsahan KTP pemilih.

“Apabila ada petugas TPS meragukan keabsahan KTP pemilih, dapat melakukan pengecekan keabsahan KTP tersebut melalui kantor dinas Dukcapil setempat sebelum mengizinkan pemiliknya menggunakan hak pilih,” sarannya.

Cara lain yang lebih cepat, kata Drajat yaitu petugas TPS dapat memfoto KTP dan mengirimkannya ke nomor Whatsapp (WA) layanan pengaduan Dinas Dukcapil setempat. “Pengecekan ini hanya butuh waktu sekitar dua menit. Jajaran KPU di daerah yang menggelar Pilkada akan terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat,” tegas Drajat.

Mengenai temuan kartu NPWP palsu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas), Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengaku pihaknya telah melakukan penelitian terhadap keabsahan NPWP berdasarkan master file wajib pajak. Setelah dicek dari 32 kartu NPWP yang ditemukan, sebanyak 30 NPWP valid, sedangkan sisanya 2 NPWP tidak valid.

NPWP valid berarti nama dan nomor pada kartu tersebut sesuai dengan nama dan nomor yang terdaftar di kantor pajak. “Dari temuan ini Ditjen Pajak juga akan mendalami data perpajakannya, misalnya SPT Tahunan wajib pajak tersebut,” ungkap Hestu.(har)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top