Nasional

Kantor DPD Sulawesi Selatan Dinggap Tidak Layak

JAKARTA, Kantor DPD RI di Provinsi Sulawesi Selatan dinilai tidak layak digunakan sebagai kantor perwakilan DPD RI di daerah. Sebab, kondisi kantor yang berukuran kecil, terdapat kerusakan-kerusakan di beberapa bagian, dan lokasi yang kurang strategis sebagai faktor tidak mampu mendukung kegiatan anggota DPD RI di Sulawesi Selatan dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat daerah.

Karena itu Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI bersama senator dari Sulawesi Selatan meninjau kondisi gedung kantor DPD RI di Sulawesi Selatan. PURT DPD RI juga menilai bahwa gedung DPD RI di Sulawesi Selatan memang sudah tidak layak untuk digunakan sebagai kantor perwakilan.

Menurut Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan, Iqbal Parewangi, jika dilihat dari keadaannya kantor perwakilan DPD RI itu harus segera dipindah. Karena Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis dan sentral di bagian timur Indonesia harus memiliki kantor perwakilan yang representatif.

“Pertama, Sulawesi Selatan ini adalah titik akses untuk seluruh Indonesia Timur. Penting bahwa kantor DPD RI di Sulawesi Selatan mudah terakses bagi siapapun dari Indonesia Timur, yang mau melintas ke timur. Pertimbangan kedua masyarakat Sulawesi Selatan bertanya, kalau kami mau mengadu ke DPD RI, mana kantornya? Jadi, ini kondisi dan lokasinya tidak strategis,” ujarnya.

Senator DPD RI dari Sulawesi Selatan Bahar Ngitung juga menyebut tidak layaknya kantor DPD RI di Sulsel tersebut akibat struktur bangunan yang tidak menunjang kinerja anggota DPD RI di Sulsel. Dimana syarat-syarat minimum dari sebuah gedung DPD RI di daerah tidak dimiliki kantor tersebut.

“Kenapa dianggap tidak layak, karena sarana utama ruang anggota harus ada itu tidak dimiliki. Lalu design, tata ruangan sangat tidak representatif untuk berkantor sebagai sebuah lembaga negara yang ada di daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD RI, Sudarsono Hardjosoekarto, yang turut meninjau kantor tersebut mengatakan bahwa keberadaan gedung kantor DPD RI di daerah telah diatur dalam UU MD3. “Bahwa PURT DPD RI akan melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas solusi atas masalah tidak layaknya kantor perwakilan DPD RI di Sulsel,” ungkapnya.

Untuk itu kata Sudarsono, pihaknya bersama empat anggota dan seluruh anggota PURT akan konsultasi dengan Pak Gubernur tentang bagaimana langkah-langkah dan perspektif pemerintahan provinsi soal Gedung DPD ini. “Jadi, memang harus standar perkantoran,” pungkas Sudarsono.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top