Nasional

JIN Bantah Lemahkan KPK

JAKARTA-Jawaban Jaringan Islam Nusantara (JIN) atas Tudingan Pelemahan KPK dalam Pelaporan Agus Rahardjo ke Jaksa Agung, bukan untuk melemahkan KPK.
“Apakah iya Agus Rahadjo terlibat korupsi? Bagi kami dalam pandangan sibjektif hukum yang kami pahami bahwa Agus terlibat aktif dalam proyak e-KTP itu,” demikian disampaika Ketua Presidium Jaringan Islam Nusantara (JIN) Razikin Junaid pada wartawan di Jakarta, Minggu (10/9/2017).

Menurut Razikin, keterlibatanya itu harus dilihat dari posisinya sebagai kepala LKPP dan juga sebagai pribadi. Sebagai kepala LKPP dapat dilihat dalam Perpres 106 tahun 2007.

Persoalanya kata Razikin, apakah dia ikut melakukan korupsi? Kata korupsi ini harus dilihat dalam pasal 3 UU TIPIKOR. Sebagai orang yang memiliki kewenangan dan kedudukan dalam suatu jabatan untuk tujuan tertentu, memperkaya diri sendiri maupun korporasi.

Lalu kenapa tidak ditunggu proses di KPK saja? Kata Razikin, di KPK selain JIN menemukan conflict of interest, juga ada kejanggalan. “Itu kami dapat dalam dakwaan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam dakwaan itu KPK memulai konstruksi dalam dugaan lelang e-KTP itu dengan mengatakan bahwa LKPP melarang tender dalam satu paket dengan surat 28 Maret 2011,” ujarnya.

Padahal surat itu untuk menanggapi permintaan Kemendagri agar diadakan anzwijing/adendum ulang atas pelaksanaan lelang tersebut. Bukan melarang proyek itu ditender dalam satu paket.

“Surat pelarangan tender dalam satu paket itu tanggal 25 Februari 2011 setelah lelang diumumkan tanggal 21 Februari dan juga setelah kemendagri mengirim surat tanggal 24 Februari dan telah diterima oleh LKPP,” tambah Razikin.

Menurut dia panitia pengadaan waktu itu bingung karena proyek yang lelangya sudah dipagari oleh LKPP, BPKP, KPK dan sudah disepakati di tender dalam satu paket tiba-tiba LKPP menyurati dengan isi surat yang di luar dugaan dan itu mencengangkan.

“Pertentangan itu dirapatkan bersama, dan tidak ada titik temu. Akhirnya Mendagri Gamawan Fauzi menyurati Wakil Presiden dengan tebusan Menko Polhukam,” jelasnya.

Mengingat saking pentingnya untuk mengakhiri pertentangan yang dibuat LKPP itu akhirnya Menko Polhukam juga menguatkan surat Mendagri dengan mengirim surat ke Wakil Presiden.

“Setelah masuk surat, Mendagri dan Menko Polhukam dan wakil Presiden memerintahkan untuk diadakan rapat di kantor Wapres. Rapat itu menghadirkan semua pihak dan dipimpin oleh Sofyan Djalil,” kata Razikin.

Setelah pertentangan ini berakhir dengan rapat di kantor Wapres maka semua pihak sepakat lelang dilanjutkan. Namun, ketika evaluasi dokumen tahap satu belum diumumkan, tapi sudah diputuskan konsorsium yang masuk dalam evaluasi tahap dua

Agus Rahardjo lebih dulu tahu konsorsium yang lolos tahap dua itu, dan mengatakan bahwa konsorsium yang dinginkan Agus untuk menang akan melakukan sanggahan terhadap keputusan Panitia pengadaan itu.

Akhirnya dari situ kata Razikin, masyarakat heran, karena menurut Kepres 54 Tahun 2010 pemenang lelang itu masih rahasia sebelum diumumkan, namun Agus lebih dulu mengetahui hal tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top