Nasional

Jimly: Fatwa MUI Bukan untuk Penindakan Hukum

JAKARTA, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menegaskan jika fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seharusnya tidak digunakan oleh penegak hukum sebagai dasar untuk penindakan. Sebab, fatwa MUI bukan hukum positif, melainkan hanya untuk internal umat beragama Islam.

“Jadi, polisi tidak usah menjadikan Fatwa MUI sebagai rujukan. Fatwa MUI itu kan bukan hukum positif, sehingga masalah hukum ini tidak menjadi kacau,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstutusi (MK) itu pada wartawan di Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Beberapa waktu lalu, MUI menerbitkan Fatwa No 56 Tahun 2016 tertanggal 14 Desember tentang hukum penggunaan atribut non muslim bagi umat Islam. Fatwa MUI itu sempat ditindaklanjuti Polres Metro Bekasi, dan Polres Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta lewat Surat Edaran.

Surat edaran itu mengimbau agar pimpinan perusahaan menjamin hak beragama umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kepada karyawan/karyawati.

Kepala dua polres tersebut akhirnya mendapat teguran dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. “Ini tidak usah dipertentangkan, tapi dihormati. Walau kita tidak setuju, kan fatwa MUI sudah keluar,” kata Jimly yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu.

Sebelumnya, Tito menjelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan MUI itu sedianya menjadi rujukan kepolisian dari tingkat pusat hingga daerah untuk berkoordinasi, bukan serta-merta ditetapkan menjadi aturan di setiap daerah.

“Fatwa MUI bukan rujukan hukum positif, tapi itu sifatnya koordinasi, bukan rujukan kemudian ditegakkan. Jadi langkah-langkahnya koordinasi, bukan mengeluarkan surat edaran yang bisa menjadi produk hukum bagi semua pihak,” ujarnya.

Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan hukum positif Indonesia dan organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang. “Aturan MUI itu aturan agama, selalu untuk diri sendiri sehingga penegakan hukumnya dosa dan neraka, bukan ‘sweeping’,” kata Jusuf Kalla di Istana Wapres.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top