Nasional

Jelang Ramadhan, Herman Khaeron Minta Pemerintah Stabilkan Harga Pangan

JAKARTA – Industri pertanian adalah ruang usaha rakyat, dan sesuai dengan prinsif ekonomi pancasila, maka negara harus hadir dalam menjamin kesejahteraan petani, tetapi dilain sisi menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen juga sangatlah penting.

UU No. 18 tahun 2012 tentang pangan telah menggariskan bahwa pangan adalah hak azasi manusia, dan dalam pemenuhannya kepada setiap individu masyarakat bahwa pangan harus tersedia dan terjangkau secara cukup, beragam dan bergizi seimbang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dr. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si pada wartawan di Jakarta, Senin (1/5/2017).

Indonesia dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa sebagai negara agraris, dan karenanya sepanjang tahun dapat memproduksi pangan sesuai keunggulan komoditasnya. Namun, masalahnya juga sangat banyak bahkan sepertinya sudah membudaya. Persoalan Lahan, air, benih, pupuk, permodalan, teknologi, dan perubahan iklim menjadi masalah produksi yang selalu menghantui petani.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan daya beli masyarakat juga terus menerus menjadi faktor meningkatnya permintaan terhadap pangan, sehingga butuh upaya ekstra dalam pemenuhannya. Saat ini penduduk kita sebesar 255 juta jiwa, total luas lahan darat kita 1,9 jt km2, dengan luas lahan pertanian pangan hanya 7,5 jt Ha.

“Sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan pembangunan lainya di negeri ini, lahan pertanian produktif tergerus terus, dan kedepan akan menjadi semakin sempit. Begitu juga dengan ketersediaan air sebagai sumber utama produksi pertanian semakin menurun daya dukungnya,” ujar politisi Demokrat itu.

Sementara itu, petani kita kata Herman, hanya terlibat dalam budidaya pertanian saja, petani hanya terbatas dalam usaha menanam/budidaya dan tidak menikmati pasca panen. Ruang keuntungan di pasca panen hanya dinikmati oleh para pedagang dan industri yang sebagian besar dikuasai oleh pemodal dan disinilah sesungguhnya keuntungan terbesar di sektor pangan. Sehingga selalu saja muncul stigma permainan para spekulan, kartel, atau mafia pangan dalam perjalanannya.

Pasca di likuidasinya organisasi pemerintah setingkat esselon 1 pasca panen, baik di kementrian pertanian maupun di kementrian kelautan dan perikanan, tidak ada yang mengurusi pasca panen. Padahal dalam UU 18 tahun 2012 tentang pangan, justru mengharuskan dibentuknya Lembaga Pangan Nasional di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden, yang semestinya menurut amanah Undang-undang sudah terbentuk pada november 2015, yang sampai saat ini belum juga terbentuk.

Menanggapi apa yang menjadi pernyataan presiden, Herman merespon secara positif dan berharap pemerintah konsen terhadap persoalan pangan dengan berbagai upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasinya, dengan segera membentuk Lembaga Pangan Nasional, mempermudah permodalan, dan melibatkan petani dalam perannya di pasca panen, sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur dan suprastruktur lainya di bidang pertanian juga mendapat perhatian prioritas dari pemerintah.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top