Nasional

Jangan Serahkan Negara ke Politisi Haus Kekuasaan

Jangan Serahkan Negara ke Politisi Haus Kekuasaan
Ketua DPD RI La Nyala Dalam Dialog Kebangsaan bertema 'Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa', di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (14/3/2022)/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM--Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan hegemoni partai politik yang begitu kuat akibat amandemen konstitusi 20 tahun silam membuat penyelenggara negara telah didominasi oleh para politisi.

Menurut LaNyalla, para politisi itu hanya berpikir melanggengkan kekuasaan, bukan seperti negarawan yang memikirkan keberlangsungan demokrasi bagi anak cucu nanti.
“Sekarang hanya partai politik yang menentukan arah perjalanan bangsa. Hanya mereka yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang harus dipilih rakyat,” ujar LaNyalla saat menyampaikan keynote speech Dialog Kebangsaan bertema ‘Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa’, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (14/3/2022).

Menurutnya, elemen-elemen non-partisan sebagai bagian dari pemilik kedaulatan telah kehilangan peran. Demikian juga halnya DPD sebagai wakil daerah.
“Faktanya, mayoritas partai politik yang ada sekarang berkoalisi dengan pemerintah. Tak heran jika yang terjadi belakangan ini semua seperti berjalan suka-suka, tidak peduli terhadap rakyat.

“Salah satu contoh terbaru, tentang wacana penundaan Pemilu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, hari Selasa 8 Maret lalu, mengatakan; “Kalau partai kompak, Presiden Jokowi pasti setuju”.

Kalimat ini menunjukkan betapa hegemoni partai politik begitu besar dan arah perjalanan bangsa ini bisa ditentukan cukup dengan kekompakan partai politik saja, katanya.

Senator asal Jawa Timur itu menilai, jika mayoritas partai politik kompak, maka Amandemen Konstitusi akan berjalan mulus sesuai keinginan mereka. Mungkin cukup dengan melibatkan satu atau dua orang anggota DPD yang mbalelo karena secara prosedural sudah cukup.

“Inilah yang saya sebut bahwa hasil Amandemen 2002 memberi peluang bagi persoalan kenegaraan dan persoalan kebangsaan. Amandemen 2002 adalah sebuah kecelakaan akibat kebut-kebutan tanpa rem,” ujarnya. ***

Penulis      :    Arpaso

Editor        :    Budiono

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top