Market

Jangan Cuma Garuda, Rudi Bangun: BUMN Lain Terindikasi KKN Perlu Dilaporkan Juga

Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun saat rapat kerja dengan Meneg BUMN, Erick Thohir/Foto: Dokumentasi Pribadi Rudi Bangun

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR mendesak Meneg BUMN Erick Thohir agar melaporkan semua BUMN yang terindikasi adanya korupsi. Karena itu, pihaknya mendukung terkait pelaporan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung.

“Nah ini kasus yang sistematis, jadi tidak hanya Garuda saja, tetapi BUMN lain serta lembaga tinggi lain yang juga terdeteksi dugaan korupsi atau KKN harus ikut diperiksa,” kata Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun kepada suarainvestor.com Minggu, (15/1/2022), di Jakarta.

Lebih jauh Rudi Hartono mensinyalir banyak perusahaan BUMN lain yang berpotensi merugikan negara.
Karena itu, perlu diambil tindakan tegas,yakni bersih-bersih di semua jajaran direksi dan komisaris.

Politisi Nasdem ini menilai selama ini tingkat pengawasan kepada perusahaan BUMN terlalu renggang. “Untuk itu, Komisi VI DPR RI harus memperbanyak pengawasan dan bukan hanya sekedar menemui Menteri BUMN.”

Disisi lain, Rudi mempertanyakan tupoksi dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN.
“Harus ada pihak lain yang ikut diperiksa, makanya BPK juga harus dipanggil. Kita mempertanyakan tugasnya selama ini dalam memeriksa keuangan negara dan BUMN yang setiap tahun dilakukan,” katanya.

Bahkan Dia mengkritik fungsi BPK yang selama ini bertugas mengaudit dan memeriksa BUMN. “Kok bisa selama 10 tahun hasilnya baik, tapi nyatanya sekarang keuangannya bobrok. Seperti Jiwasraya, Asabri, juga rugi triliunan, tapi hasil audit BPK kenapa baik-baik saja?” tanyanya.

Dia menegaskan BPK adalah lembaga pemeriksaan keuangan negara yang harus bertanggug jawab juga dengan kinerja keuangan seluruh BUMN di Indonesia, dan BPK diamanatkan UU untuk memeriksa keuangan, termasuk keuangan BUMN, secara akuntabel, objektif.

Untuk itu, Rudi Hartono Bangun mempertanyakan dimana peran Pimpinan BPK RI yang memimpin tata cara pemeriksaan dan pembagian tugas di BPK yang sekarang Ketuanya Agung Firman. “Saya dulu di Komisi XI DPR RI dan terlanjur ikut memilih dia, karena kami dikumpulkan dan dia memaparkan dengan meyakinkan visi dia. Tapi setelah 10 tahun ini hasilnya semua yang diperiksa BUMN koq merugi dan dikorupsi? Kenapa selama 10 tahun bisa laporanya baik semua. Itu yang saya kesal kan. Sebab yang saya pilih dulu tidak berfungsi,” tukas Rudi Hartono Bangun.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan Garuda Indonesia ke Kejagung pada Selasa (11/1/2022). Kasus korupsi itu diduga berkaitan dengan pembelian pesawat ATR 72 seri 600.

Erick mengatakan, laporan ini bukan hanya sekadar tuduhan. Karena telah mengantongi bukti. Menurut Erick, sebelum laporan ini ia buat, sudah dilakukan investigasi. Dari hasil investigasi didapatkan data-data valid mengenai dugaan korupsi dalam pembelian pesawat ATR 72 seri 600. ***

Penulis      :     Iwan Damiri

Editor       :      Kamsari

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BERITA POPULER

To Top