Nasional

Jaksa Agung Dukung Penerbitan Sprindik Baru Jika Kalah Praperadilan

JAKARTA- Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa praperadilan seharusnya tidak menghambat lembaga penegakan hukum dalam mengusut suatu perkara. Oleh karena itu, menurutnya seseorang yang status tersangkanya dibatalkan pengadilan melalui praperadilan masih bisa kembali ditetapkan sebagai tersangka.

“Itu sudah kami lakukan. Masih ingat kasus La Nyalla dulu dan kasus lain. Karena praperadilan itu belum menyangkut masalah perkara. Diperiksa hanya syarat-syarat melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penahanan. Tapi belum menyentuh materi perkaranya,” kata Prasetyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Penegasan Prasetyo menyikapi putusan MK yang menyatakan seorang tersangka yang memenangkan praperadilan dapat ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh penyidik aparat penegak hukum melalui Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Putusan dilakukan dalam sidang MK yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Prasetyo mengatakan lembaga Korps Adhyaksa yang dipimpinnya sudah beberapa kali mentersangkakan seseorang meski status tersangkanya sudah dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan praperdilan. Penetapan tersangka kembali sudah dilakukan Kejaksaan Agung sebelum putusan MK tersebut keluar.

Menurut Prasetyo, batalnya status tersangka oleh praperadilan sudah seharusnya tidak membuat penyidik tak bisa menerbitkan kembali sprindik. “Jadi sebelum adanya seruan dari MK itu pun kami sudah lakukan. Berapa kali pun ada putusan praperadilan,” tegasnya.

Dalam persoalan ini, ia menilai bahwa ranah praperadilan hanyalah memeriksa soal prosedur penetapan tersangka, tidak memeriksa pokok perkara. Sehingga hal tersebut tidak akan menghalangi lembaga penegak hukum untuk kembali menerbitkan sprindik baru terhadap seorang yang telah ditetapkan tersangka dalam perkara hukum yang sama.

“Kami akan bikin sprindik baru, karena kembali yang saya katakan tadi. Ini masih awal belum menyangkut perkara,” imbuhnya.

Kasus praperadilan kembali menjadi sorotan publik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Ketua DPR RI yang juga Ketua umum Partai Golkar Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantan Korupsi (KPK).

Putusan praperadilan dibacakan Hakim tunggal Cepi Iskandar yang membatalkan status tersangka Setya Novanto. Hakim berpendapat penetapan tersangka yang dilakukan KPK tidak sesuai prosedur.

Namun, pimpinan KPK telah menegaskan akan mentersangkakan kembali Setya Novanto dalam perkara yang sama. Lembaga antikorupsi itu sedang menyiapkan opsi penerbitan sprindik baru untuk Setya Novanto. Namun pengacara Setya Novanto mengancam akan mempidanakan KPK bila sprindik kliennya kembali terbit.

Di luar kasus tersebut, Anthony Chandra Kartawiria, melalui kuasa hukumnya, yakni David Surya, Ricky Kurnia Margono dan H Adhidarma Wicaksono mengajukan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait masalah ini.

Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang Majelis Konstitusi kemudian menolak gugatan yang diajukan para pemohon karena permohonannya dinilai tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan praperadilan hanya berkenaan dengan prosedur tata cara penanganan seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sebagi fungsi checks and balances ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.

Tetapi tidak serta-merta menutup proses penyidikan kembali terhadap seorang tersangka apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup setelah permohonan praperadilannya dikabulkan.
Pasal 2 ayat 3 Perma nomor 4 Tahun 2016 memberikan kewenangan terhadap penyidik untuk dapat menetapkan status tersangka kembali kepada orang yang sama dengan persyaratan paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

MK juga menegaskan alat bukti yang telah digunakan pada perkara sebelumnya bisa digunakan kembali digunakan untuk menjerat kembali tersangka yang memenangkan praperadilan.
Namun, alat bukti tersebut harus disempurnakan secara substansial dan bukan sebagai alat bukti yang sifatnya formalitas semata sehingga dapat dikatakan sebagai alat bukti baru.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top