Market

Jaga Perbatasan, Pemerintah Dukung FTBI Jaga Kedaulatan NKRI

Kongres FTBI

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mendukung sistem penyiaran Indonesia agar menjangkau wilayah-wilayah pedalaman dan perbatasan Indonesia.

Karenanya, semua pihak harus berpikir nasionalis dan tidak bisa berbuat semaunya sendiri karena Indonesia harus maju ke depan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Informatika Deputi VII Kemenkopolhukam, Kol Ferdinand Mahulete pada dialog dalam Pembukaan Kongres Federasi Televisi Berlangganan se Indonesia, di Jakarta, Jumat (21/2/2020) lalu.

“Marilah kita berpikir nasionalis, Indonesia kedepan harus maju. Jangan sesuka hati, kita saling membutuhkan. Jadi kami sangat mendukung aktivitas teman-teman ini yang sudah menyalurkan informasi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan perbatasan Indonesia melalui penyiaran,” ujarnya.

“Dan tentunya kami juga akan memberikan roh yang kuat dalam penegakan dan keadilan hukum,” tambahnya.

Dengan mengambil topic tentang Penegakan hukum atas Undang-Undang Penyiaran, Ferdinand berharap agar regulasi yang mengatur lembaga penyiaran harus komprehensif serta tidak tumpang tindih.

Apalagi, Lembaga Penyiaran Berlangganan ini dibagi menjadi beberapa system diantaranya melalui fyberoptik (Kabel), Teresterial dan Satelit dan ada juga Lembaga Penyiaran Swasta Televisi.

“Jadi, jangan sampai terjadi, yang ini bikin aturan ini yang lain bikin aturan yang berbeda,” terangnya.

Ferdinand memberi contoh kasus pengembangan telekomunikasi dan informasi di wilayah perbatasan negara Indonesia yang mengalami persoalan.

Akibat persoalan tersebut, rakyatlah yang mejadi korban yakni terbatasnya hak asasi publik mendapatkan informasi.

Padahal, publik berhak menerima informasi yang benar karena termasuk hak asasi manusia.

Akan tetapi, lantaran ada persoalan yang terjadi maka hak-hak itu menjadi tidak terpenuhi.

“Saya pernah jalan ke Kabupaten Sanggau, ada pos Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Pemerintah menambah tower BTS Komunikasi dari 5 lalu ditambah 6, jadi total 11. Tetapi dalam proses pembangunan hanya memasang BTS yang mengcover area sekitar 20 km, karena daerahnya tidak rata.
Masalahnya bagaimana setelah itu karena PLBN cuma ada di Sanggau satu buah, Aruk, dan Entikong jaraknya sangat jauh,” ulasnya.

Dia mengaku, masyarakat di perbatasan menonton televisi bukan televisi Indonesia tetapi siaran televisi negara tetangga yang dengan mudah mereka dapatkan.

“Hal itu yang menjadi tugas kita bersama, bahwa hak asasi warga negara untuk mendapat informasi yang benar,” terangnya.

“Tetapi banyak juga televise kabel yang sudah bersusah payah membantu negara di wilayah pedalaman dan perbatasan negara Indonesia dianggap dan diduga tidak berizin ketika terdapat kontennya disalurkan,” urainya.

Ferdinand juga menyoroti sikap KPI terhadap masalah persaingan tidak sehat antara lembaga penyiaran ini.

“Intimidasi dan tekanan melalui upaya penegakan hukum banyak terjadi didaerah. Regulator dan penyelenggara penyiaran tidak punya sikap yang jelas dalam menterjemahkan peraturan, ini yang perlu kita selesaikan,” lanjutnya.

Padahal membuat Izin Penyelenggaraan Penyiaran saja susah.

Selain itu, ada ketidakpastian hukum dan hak siar.
Mungkin para UKM Televisi Kabel bisa merasakannya, monopoli frekuensi publik oleh sekelompok orang.

“Ini kita tidak pungkiri, difrekuensi 2,3 di frekuensi 2,6 MH hanya dimiliki beberapa orang saja. Berani tidak kita terobos itu. Mungkin dari kepolisian yang mengatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus tegas,” tambahnya.

Dia berharap kongres pertama Federasi Televisi Berlangganan Indonesia (FTBI) ini menghasilkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintah dari legislative. *

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top