Headline

IIF dan SMI Biayai Proyek SPAM Umbulan

JAKARTA-Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan senilai Rp 840 miliar akhirnya dibiayai melalui sindikasi. Dalam Sindikasi ini, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menjadi mandated lead arranger dan bookrunner (MLAB) dengan pembiayaan Rp 550 miliar.

Pemerintah pusat juga memberikan dukungannya terhadap proyek yang menelan investasi Rp 2,3 triliun ini melalui dukungan kelayakan proyek (Viability Gap Fund/VGF) Rp 818 miliar, dan juga memperoleh penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Penandatanganan perjanjian Sindikasi pembiayaan proyek SPAM Umbulan dilakukan oleh Direktur Utama PT SMI Emma, Sri Martini; Presiden Direktur IIF, Arisudono Soerono; dan Direktur Utama PT Meta Adhya Tirta Umbulan, Yasirin di Kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Jumat (30/12/2016). “Walau ada rasa bangga, ada juga miris di hati. Republik Indonesia memang menginisiasi proyek ini sejak lama, walaupun di 2015 baru efektif,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) beserta Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, turut hadir menyaksikan penandatanganan ini.

SPAM Umbulan adalah proyek pertama di sektor air yang mendapatkan Dukungan Pemerintah dalam bentuk Viability Gap Fund (VGF). Proyek ini sebenarnya telah direncanakan sejak 43 tahun yang lalu. Tapi baru pada 2010 ditetapkan Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai salah satu showcase project dengan skema KPBU, dan benar-benar berjalan efektif perencanaan pengerjaannya sejak 2015 lalu.
“Proyek ini dari zaman kolonial sudah dilihat dari 1917. Itu menunjukkan kita betapa lambatnya membangun infrastruktur,” tambahnya.

Darmin mengaku pemerintah sangat bersyukur akhirnya tercapai kesepakatan pembiayaan hari ini. Adanya kesepakatan pembiayaan ini membuktikan pemerintah dan badan usaha hari ini berhasil mempercepat pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini.
“Karena ini lambang kerja sama dan berhasil. Kalau sendiri-sendiri banyak yang bisa. Karena ini menyangkut pemerintah daerah di berbagai tingkatan. Tidak bisa kita hanya mengandalkan APBN dan APBD. Bagaimana pun kita bisa mengikutsertakan fungsi swasta melakukan pekerjaan, yang dari dulu kita anggap ini proyek yang sifatnya pelayanan dasar, tapi ternyata sekarang ini dia bisa,” imbuhnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top