Nasional

ICMI Usulkan RUU Kejahatan Seksual ke DPR

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM –  Tim Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Komisi VIII DPR RI beraudiensi dengan perwakilan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dipimpin Sri Astuti Buchari.

Pertemuan membahas isu krusial seputar penyelesaian RUU PKS. Mereka diterima Ketua Panja RUU PKS Marwan Dasopang (FPKB).

ICMI menganggap kata ‘kekerasan’ sebagai judul sebaiknya diganti dengan kata ‘kejahatan’ merujuk kepada fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) agar bisa didefinisikan dalam RUU ini.

Namun kata Marwan makna kejahatan akan lebih rumit ketika didefinisikan ke dalam judul sebab pihaknya mengaku telah membahas judul ini dalam waktu yang sangat panjang.

Antara suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya itu tidak bisa ditangkap oleh UU PKS ini. Sementara yang dimaksudkan teman dari para pegiat itu termasuk suami yang berbuat kasar terhadap istrinya. “Kekerasan itu sebagai judul memang agak rumit kalau ditukar menjadi kejahatan,” tegas Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Karena itu dia berharap ICMI turut berperan aktif untuk berkomitmen membantu terselesaikannya RUU PKS ini. Sebab pembahasan RUU tersebut diakuinya sangat alot, dan terus memantau perkembangan dari RUU PKS ini dan jika RUU KUHP nanti disahkan, DPR bisa bergerak cepat menyelesaikan RUU PKS.

“Saya punya harapan kalau ICMI memberikan usulan baru, kalau nanti UU KUHP-nya selesai kita tinggal merumuskan judul dan definisi, tinggal ketok saja. Jadi saya punya harapan bisa disahkan,” tambahnya.

Sementara itu Sri Astuti Buchari mewakili seluruh anggota ICMI menyampaikan agar judul ‘Penghapusan Kekerasan Seksual’ dapat diubah menjadi ‘Kejahatan Seksual’.

Sebab makna kejahatan itu akan mencakup keseluruhan termasuk masalah LGBT yang hingga saat ini belum terselesaikan. Sedangkan makna ‘kekerasan’ dianggap sangat terbatas dibanding dengan kata ‘kejahatan’.

“Dasar dari semua ini yang kita usulkan, yang paling penting kami ikut mendesak terbitnya RUU PKS, untuk kepentingan korban. Seperti perlindungan, kompensasi, dan pemidanaan. Semua ini demi kepentingan korban,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top