Investasi

Hindari Penguasaan Asing, Kementerian KKP Harus Dipekruat

JAKARTA, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) RI, Firman Soebagyo mengatakan, pengelolaan perikanan di bagian hulu harus dikuasai oleh rakyat Indonesia. Untuk itu jangan sampai kekayaan alam yang sedemikian melimpah ini dikuasai oleh asing, dan karenanya Kementerian KKP harus diperkuat dengan payung hukum yang jelas.

“Soal perikanan misalnya, sebagai salah satu aset nasional, saat ini terus diintervensi oleh kepentingan asing. Kementerian KKP memiliki visi dan terobosan yang cukup bagus terutama dalam pengelolaan kekayaan perikanan di Indonesia, tapi tidak memiliki payung hukum yang kuat,” tegas politisi Golkar itu pada wartawan di Jakarta, Jumat (2/2/2017).

Contohnya lagi kata Firman, mencermati implementasi Undang Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, maka diperlukan penguatan dari sisi pengawasan. Pengawasan diperluas dengan melakukan kerjasama dengan otoritas institusi dari negara lain.

“Seperti kerja sama bilateral antara kepolisian KKP dengan lembaga penegak hukum di negara lain. Saya kira bisa dilakukan. Dengan begitu kita harapkan aktor-aktor di luar negeri dapat kita jerat dengan hukum,” ujarnya.

Selain itu masalah pemangkasan perizinan kapal nelayan yang terlalu rumit, sehingga menyulitkan aktivitas para nelayan. Selama ini, izin menyangkut kapal penangkap ikan ada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian KKP. Padahal merujuk pada UU Perikanan Pasal I, yang menyebutkan hanya KKP yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).

Sedangkan verifikasi atau pengukuran ulang kapal perikanan dipegang oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sementara untuk kapal penangkap ikan akan difokuskan pada Kementerian KKP. Kementerian KKP memiliki visi dan terobosan yang cukup bagus terutama dalam pengelolaan kekayaan perikanan di Indonesia.

Namun terobosan besar tersebut belum memilki payung hukum yang kuat. Karena itu, Baleg DPR akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) yang akan melakukan survei di beberapa lokasi. Dari survei tersebut diharapkan dapat menambah masukan materi revisi UU Perikanan.

Dimana pengelolaan kekayaan alam kita harus sejalan dengan visi Nawacita Presiden Jokowi, yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Dengan demikian kata Firman, cita-cita negara yang ingin mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik akan terwujud.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top