Uncategorized

Hindari Gesekan, Fahri Hamzah Usulkan Gubernur DKI Dipilih Presiden

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI fahri Hamzah mengusulkan agar gubernur DKI Jakarta ke depan dipilih langsung oleh Presiden RI. Hal itu mengingat Jakarta sebagai ibu kota negara harus menjadi contoh bagi daerah dan bahkan negara lain tanpa gonjang-ganjing politik yang justru mengancam perpecahan anak bangsa, seperti dalam Pilkada 2017 ini.

“Saya sudah sampaikan ke Presiden Jokowi, jika sebaiknya gubernur DKI Jakarta, dipilih langsung oleh Presiden RI. Tapi, Pak Jokowi bilang sudah terlambat. Itu penting karena dalam Pilkada Agus-Sylvi, Ahok-Djarot, dan Anies-Sandi terjadi gesekan-gesekan politik yang dahsyat dan mengencam keutuhan masyarakat sendiri,” tegas Fahri Hamzah dalam diskusi ‘Rekonsiliasi Pasca Pilkada DKI Jakarta’ bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, anggota Komisi VI DPR FPDIP Erico Sotaduga, dan pengamat politik dari Universitas Mercubuana Heri Budiarto di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Fahri mengakui jika Jakarta ini ibukota negara, dan setiap pagi selalu bernyanyi ‘Bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi kutolong ibu membersihkan tempat tidurku….’ “Lagu ini melambangkan ibu sebagai tempat harapan. Sehingga seluruh warga di daerah berbondong-bondong ingin ke ibu kotaa Jakarta. Ini menunjukkan bahwa Jakarta belum berbagi tugas seperti Amerika Serikat. Sehingga semuanya terpusat di Jakarta,” ujarnya.

Kalau di Amerika, untuk menonton film kita pergi ke Hollywood, pmerintahan di New York, Washingtin DC? “DKI Jakarta ini terlalu partisan. Makanya saya usul gubernur dipilih oleh presiden, gak usah pilkada, karena bisa goncangkan indonesia. Jakarta, tidak boleh menjadi tempat politik yang dahsyat,” tambahnya.

Karena itu Fahri menyarankan Ahok – Djarot menuntun gubernur baru Anies-Sandi, dan gubernur baru jangan merasa bukan oragnya Presiden Jokowi. “Anies-Sandi justru harus loyal kepada Presiden RI termasuk berbagi-bagi tugas. Saya berharap Pilkada DKI 2017 ini, Pilkada yang terakhir,” pungkasnya.

Sementara itu polisi PDIP Erico Sutarduga yakin meski Pilkada Jakarta, sebelumnya diwarnai gesekan yang tajam di masyarakat, tapi akan terjadi rekonsiliasi, meski itu sulit. Kita menyadari jika Jakarta, dan Indonesia ini masyarakatnya majemuk, plural, sehingga ke depan tidak boleh ada gesekan politik karena perbedaan-perbedaan yang tidak perlu. Sebab, Jakarta ini menjadi tolok ukur dan contoh daerah lain.

Pada tahun 2018 ada 171 Pilkada di seluruh Indonesia dan jumlah ini lebih besar dari Pilkada 2017. Untuk itu Erico berharap masyarakat, media, dan khususnya media sosial tidak lagi menjadikan perbedaan-perbedaan itu untuk kepentingan politik seperti di Jakarta,” kata anggota Komisi VI DPR RI itu. “Pilkada yang besar ini jangan diganggu dengan perbedaan-perbedaan seperti di Jakarta. Meski sebelumnya terjadi gesekan, tapi akan kembali pulih meski tidak mudah,” pungkasnya.

Heri Budiarto berpendapat ada yang menarik dalam gesekan politik di bawah tapi tidak demikian dengan elitnya, dan ini yang tidak dipahami oleh masyarakat. Ditambah lagi dahsyatnya media sosial yang menambah memanasnya suhu politik tersebut sulit dihindari. Apalagi masyarakat sudah mulai kurang percaya kepada media-media nasional.

“Pilkada DKI ini memang mengerikan. Meski suhu Pilpres sudah mereda, pilkada DKI justru memanas. Anehnya masyarakat mamahami politik itu apa adanya. Harusnya pers menyampaikan secara utuh, agar Pilkada ini tidak terasa Pilpres. Karena masyarakat memahami apa adanya, maka pilkada DKI Jakarta lebih dahsyat dari pilpres,” tuturnya.

Sementara itu Fadli Zon mengatakan jika Pilkada sudah selesai dan apa yang dikhawatirkn akan terjadi ‘kerusuhan’ tidak terjadi. “Itu menunjukkan bahwa demokrasi kita makin dewasa. Kedua kebiajakaan dan ketiga proses hukum pilkada belum selesai. Kritik kebijakan akan menjadi tanggung jawab gubernur baru,” jelas Waketum Gerindra itu.

Proses hukum banyak berimplikasi, baik pra maupun pasca pilkada. Karena itu untuk tokoh-tokoh Islam yang ditangkap dan dijadikan tersangka selama Pilkada itu harus selesai dengan tidak menggantung status mereka. “Politik dan hukum harus dipisahkan. Jangan dicampur-aduk,” katanya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top