Nasional

Hidayat Nur Wahid: Perlu Penyegaran Kebhinekaan

JAKARTA, Munculnya kekhawatiran ancaman desintegrasi bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akhir-akhir-akhir ini, menyusul ketegangan Pilkada DKI Jakarta, memang dirasakan semua. Karena itu, perlu penyegaran dalam berbangsa dan bernegara bahwa kita sejak ratusan tahun lalu sudah sepakat dengan Pancasila dan ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Tapi, kalau yang dikhawatirkan itu banyaknya aksi 411, 212, dan 112, ini sebenarnya untuk menegakkan NKRI. “Bukan anti bhinneka tunggal ika. Tinggal kasusnya diselesaikan dengan menegakkan hukum. Bukan saling teror dan apalagi mengancam antara satu dengan yang lain di tengah masyarakat,” tegas Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dalam 4 Pilar MPR RI ‘Merawat Kebhinnekaan’ bersama Yudi Latif, Arbi Sanit (UI), dan pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (13/2/2017).

Karena itu seluruh elemen bangsa ini khususnya eksekutif dan legislative dari pusat sampai daerah harus melaksanakan 4 pilar MPR RI. Bahwa ancaman itu bukan saja dengan adanya aksi-aksi tersebut, melainkan masih banyak ancaman sparatis di beberapa daerah di Indonesia, yang harus diatasi oleh pemerintah. “Termasuk kesenjangan ekonomi, pembangunan, pendidikan dan lain-lain. Dan, dalam berdemokrasi ini kita diberi ruang untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyegaran,” ujar politisi PKS itu.

Ichsanuddin Noorsy menyimpulkan bahwa negara ini belum pernah melaksanakan ekonomi secara konstitusional. Khususnya pasal 23, 27, 31, 32, dan 34 UUD NRI 1945, apalagi Pembukaan UUD. Sudah terjebak dalam pasar bebas dunia yang gagal. Baik corporate capitalsime maupun state capitalism, dan Indonesia mempunyai koperasi kapitalisme.

Karena itu kata Noorsy, harus direkonstruksi ulang, karena dalam merawat kemerdekaan selama ini sakit, dan kini tambah sakit. Apalagi kini menghadapi krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis energi. Sehingga Indonesia belum pernah keluar dari gerbang krisis. “Indikatornya, nilai tukar terus melemah,” tambahnya.

Dengan demikian menurut Noorsy, reformasi selama ini berbuah krisis konstitusi. Konskuensinya menimbulkan berbagai ketimpangan. “Jadi, kita harus merekonstruksi dalam merawat kebhinekaan ini,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top