Nasional

Hendardi: Kejagung Tidak Kaji Berkas Ahok

JAKARTA, Tebalnya berkas perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menurut Jampidum Noor Rachmad berjumlah 826 halaman dan cepatnya proses penetapan P21 berikut pelimpahan ke pengadilan semakin menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tidak mengkaji secara serius berkas perkara Ahok tersebut. Bagaimana mengkaji 826 hanya dalam waktu yang sangat singkat?

“Alasan memenuhi kehendak publik sehingga kasus itu dipercepat justru menegaskan bahwa trial by mob bekerja efektif dan mempengaruhi independensi jaksa dalam menetapkan keterpenuhan unsur pidana dalam peristiwa pidana. Jika tekanan publik menjadi variabel yang berpengaruh pada proses penegakan hukum, maka ini sangat membahayakan sistem peradilan Indonesia ke depan. Cepat dan tanggap itu tidak berarti menegasikan proses yang fair, karena fair trial adalah hak setiap orang,” demikian Hendardi Ketua Setara Institute dalam keterangan persnya pada wartawan di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Menurut Hendardi, kejaksaan sama sekali tidak menjalankan perannya sebagai dominus litis atau pengendali penyidikan oleh kepolisian dalam sistem peradilan pidana. “Kejaksaan lebih menyerupai sebagai tukang pos yg hanya mengantarkan berkas dari kepolisian ke pengadilan. Inti dari asas dominus litis ini adalah adanya kontrol secara seksama untuk mendeteksi potensi penyimpangan yang kemungkinan terjadi pada proses penyidikan,” ujarnya.

Hingga proses pelimpahan berkas menurut Hendardi, tampak bahwa profesionalisme dan imparsialitas Kejaksaan Agung terus dipertaruhkan. Kinerja kali ini telah menambah daftar panjang kegagalan Jaksa Agung dalam memimpin Korps Adhyaksa. “Jadi, apapun obsesi Jokowi untuk menjawab kehadiran negara melalui penegakan hukum yang adil akan sulit terwujud. Sudah cukup alasan untuk Jokowi mengganti posisi Jaksa Agung dengan sosok baru yang lebih kredibel dan berintegritas,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top