Nasional

Hendardi: Ahok – Djarot Mendapat Multi Diskrimnasi Selama Pilkada DKI Jakarta

JAKARTA – Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi mengatakan pada Rabu (19/4/2017) akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta. Sebagai proses politik biasa, sejatinya Pilkada adalah pesta politik rakyat untuk menentukan pilihannya secara bebas dan merdeka.

Namun Pilkada DKI Jakarta, telah memberikan magnitude politik secara nasional karena posisi strategis Jakarta, dan politisasi identitas yang di luar batas akal sehat manusia. “Kontestasi politik di Jakarta menjadi sesuatu yang mencekam, berbiaya tinggi, termasuk high cost security karena aparat keamanan menjadi tumpuan bagi terciptanya kondisi tertib sosial sepanjang proses Pilkada,” demikian Hendardi dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Senin (17/4/2017).

Karena itu kata hendardi, proses Pilkada DKI Jakarta, telah memberikan pembelajaran berharga bagi semua orang tentang kualitas demokrasi dan integritas elektoral seperti Pilkada. Head to head pada putaran kedua antara pasangan Basuki-Djarot dan Anies-Sandi telah menunjukkan bahwa demokrasi kita masih terbatas simbolik dan menihilkan nilai-nilai substantif demokrasi itu sendiri.

Kesetaraan kesempatan politik bagi setiap warga negara sekuat tenaga dipangkas sebagai penguat argumen jangan memilih pemimpin non muslim dan bukan pribumi. Secara sistematis, Basuki Tjahaja Purnama mengalami multiple discrimination sepanjang proses Pilkada. Termasuk Djarot yang pribumi dan muslim pun mengalami pengusiran. Serangan-serangan tersebut, bisa jadi memperluas tingkat keterpilihan Basuki-Djarot, karena simpati dan empati publik yang membesar.

Sementara, pada pasangan Anies-Sandi, serangan dalam bentuk politisasi identitas tidak nampak. Tetapi, meskipun serangan terhadap Basuki-Djarot belum tentu digerakkan oleh pasangan Anies-Sandi, tetapi insentif politik elektoral dipastikan akan diperoleh pasangan yang didukungan Partai Gerindra dan PKS ini.

Karena pergaulannya dengan kelompok-kelompok intoleran, pasangan Anies-Sandi dipersepsi publik sebagai pasangan yang antikemajemukan, mendukung gerakan-gerakan intoleransi, termasuk dipersepsi akan melakukan politik penyeragaman atas nama agama (Syariat Islam) di DKI Jakarta.

Gagasan penguatan pemerintahan yang bersih, penguatan kemajemukan, dan pembangunan yang berkeadilan tidak mendominasi perdebatan di antara dua pasangan calon gubernur/wakil gubernur dan utamanya di ruang-ruang publik Jakarta.

“Pilkada DKI Jakarta, telah membuktikan bahwa politisasi identitas telah membuat pikiran banyak orang menjadi dangkal, segregatif, dan menihilkan gagasan-gagasan substantif demokrasi yang semestinya menjadi dasar pertimbangan memilih,” pungkasnya kecewa.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top