Investasi

Hanura: Proses Hukum Lanjut Meski Mundur dari PT. Freeport

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo menegaskan, mundurnya Chappy Hakim dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia bukan berarti menyelesaikan masalah hukum yang saat ini sudah bergulir. Dimana Mukhtar telah membuat laporan ke Bareskrim Polri karena menganggap Chappy telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap dirinya usai rapat kerja di DPR RI.

“Dia bisa saja mundur dari Freeport, tapi kasus hukumnya dengan saya tetap bergulir. Mundurnya Chappy merupakan bukti bahwa kritik yang disampaikannya kepada PT Freeport Indonesia dalam rapat di Komisi VII DPR pada Kamis (9/2/2017) lalu memang tepat,” tegas Mukhtar Tompo pada wartawan di Jakarta, Minggu (19/2/2017).

Saat itu, Mukhtar meminta konsistensi dari PT Freeport Indonesia dalam pembangunan smelter di Gresik. Namun, Mukhtar merasa penjelasan yang diberikan oleh Chappy tidak konsisten. Tapi, seusai rapat, Mukhtar mengaku mendapat kata-kata kasar dari Chappy. Tangan Mukhtar juga ditepis saat mengajak Chappy bersalaman.

“Chappy Hakim mundur dari (Dirut) Freeport adalah bukti bahwa ia tak mampu membawa kepentingan bangsa melawan korporasi asing,” kata politisi Hanura ini.

Sementara itu, PT Freeport tidak mengungkapkan alasan mundurnya Chappy. Chappy sendiri hanya mengaku sedang mengalami masalah yang tidak ringan saat ini. Tapi ia tidak menjelaskan apa masalahnya tersebut. “Saya sedang coba selesaikan masalah berat Ini satu persatu agar tidak terjadi gejolak yang lebih besar,” tutur Chappy.

Meski mundur sebagai Dirut PT Freeport Indonesia, namun Chappy masih menjabat sebagai penasihat perusahaan itu.
Sebelumnya Komisi VII DPR memanggil Komisaris PT Freeport Indonesia dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (21/2/2017) mendatang. Pemanggilan itu dilakukan berkaitan dengan tindakan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim yang membentak dan menunjuk-menunjuk anggota Komisi VII, Mukhtar Tompo, seusai rapat kerja pada Kamis (9/2/2017) lalu.

“Kami akan panggil komisaris PT Freeport Indonesia dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII, Selasa (21/2/2017). Ini keputusan resmi yang dikeluarkan Komisi VII melalui rapat internal,” kata anggota Komisi VII, Adian Napitupulu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top