Nasional

Hakim Pertimbangkan Hentikan Gugatan Praperadilan Novanto

JAKARTA- Hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan, Kusno mempertimbangkan menghentikan perkara gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP).

“Yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai sudah adanya pelimpahan perkara dan telah ditetapkannya sidang tanggal 13 Desember. Apa yang saya sampaikan bukan perintah tapi saran. Kalau kita lihat 13 Desember, itu acara di mana 12 dan 13 giliran pihak termohon dan pemohon menghadirkan saksi,” kata Hakim Kusno dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat (8/12/2017).

Saran dari Hakim Kusno tersebut disampaikan mengingat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang mengadili perkara Setya Novanto telah menjadwalkan persidangan untuk pembacaan dakwaan Setya Novanto. Karena perkaranya sudah masuk persidangan, maka urgensi dari praperadilan dinilai sudah tidak berguna lagi.

Kusno menjelaskan, pembacaan putusan praperadilan paling cepat bisa dilakukan pada Kamis (14/12 /2017). Sedangkan sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto akan digelar sehari sebelumnya pada Rabu 13 Desember 2017. Sidang perdana itu mengagendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum dengan status Setya Novanto yang sudah menjadi terdakwa.

“Apa kira-kira ada gunanya perkara ini dilanjutkan sampai tanggal 14 Desember 2017. Kalau tidak ada gunanya, kira-kira jalan keluarnya gunanya apa?” sambungnya.

Kendati demikian, Hakim Kusno mengaku tidak ingin memutus perkara tanpa pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, Kusno meminta pendapat dari kedua belah pihak baik termohon (KPK) dan pemohon (kuasa hukum Setya Novanto).

“Karena hakim sendiri tidak mungkin mengambil sikap sendiri tanpa adanya sikap dan arif, bijaksana dari pemohon dan termohon,” ucap dia.

Menanggapi pertanyaan Kusno, anggota Tim Kuasa Hukum Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana meminta agar Hakim Kusno mempercepat pembacaan putusan praperadilan pada Rabu (13/12). Sebagai pemohon, kuasa hukum Novanto akan terus melanjutkan gugatannya sampai tahap akhir dan tidak akan mencabutnya.

“Kami berkeyakinan bahwa proses pemeriksaan seharusnya sudah bisa kita selesaikan hari Selasa (tanggal 12 Desember 2017) yang mulia,” ujar Arsana.

Ketut Arsana menjelaskan jika mengacu pada urutan proses persidangan, hingga Senin pekan depan, sidang sudah mendengarkan saksi ahli pemohon kemudian hari Selasa mendengarkan dari saksi ahli pemohon.

“Pemeriksaan itu seharusnya sudah selesai hari Selasa, sebelum tanggal 13. Jadi dengan demikian, kami akan tetap memohon kepada yang mulia hakim tunggal untuk tetap diberikan perlindungan hukum yang adil dan semaksimal mungkin terkait dengab hak asasi dari klien kami,” kata Ketut.

Jawaban Ketut Arsana tidak membuat Hakim Kusno puas. Sebab, terkesan sidang dilakukan terlalu dipaksakan. Jika dipaksakan, tidak ada jaminan dari KPK selaku termohon untuk dapat menyelesaikan pemeriksaan lima orang saksi sekaligus seperti yang diingini kuasa hukum Novanto.

“Saya tidak bisa menyatakan kepada termohon, ‘saksimu harus habis hari selasa’, kan seperti kemarin sudah saya beri kesempatan, terakhir itu hari Rabu, dan jelas KPK akan minta juga kesimpulan di
Hari Rabu,” terang Kusno.

Kusno mengatakan pada prinsipnya pihaknya tidak keberatan dengan keinginan kuasa hukum Novanto. Tetapi, pihaknya juga harus mengakomodir keinginan KPK untuk menyelesaikannya pada Rabu.

“Kalau seandainya mau dihentikan bukan penetapan pengadilan, tapi adalah inisiatif dari pemohon untuk mencabut ini, dan itu pun juga harus ada persetujuan dari termohon,” tegas Kusno

Ditolak KPK

Sementara itu, mendengar permintaan Ketut Arsana, Tim Biro Hukum KPK, Setiadi langsung menyatakan keberatan dan menolak permintaan kuasa hukum Novanto itu. Tim biro hukum KPK tetap pasda sikapnya mengajukan saksi sampai Rabu (13/12) sesuai dengan kesepakatan awal.

Hakim Kusno pun tetap memberikan kesempatan kepada Tim Biro Hukum KPK untuk menghadirkan saksi sampai Rabu (13/12/2017). “Ya saya tidak keberatan (mengajukan saksi sampai Rabu). Karena menghentikan ini harus ada inisiatif pemohon untuk mencabut, bukan penetapan,” kata Kusno.

Dalam memberikan jawaban di sidang praperadilan ini, KPK memberikan bukti berupa fakta persidangan atas terdakwa kasus korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam fakta persidangan tersebut, terungkap jelas keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

“Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong mengungkap keterlibatan Ketua DPR dalam hal ini Setya Novanto dalam mega korupsi KTP-el termasuk pembagian fee, sejumlah pertemuan yang dihadiri Setya Novanto, dan sejumlah nama yang disebutkan terlibat dalam proyek KTP-e,” ungkap Setiadi.

Dalam persidangan itu juga tetungkap adanya pemberian jam tangan tangan Richard Mille senilai Rp1,3 miliar dari Andi Narogong untuk Novanto. Dalam persidangan, tim biro hukum KPK juga menegaskan, jadwal sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta tidak dapat ditunda. Pada Rabu (13/12), Novanto akan duduk di kursi terdakwa untuk mendengarkan Jaksa KPK membacakan surat dakwaan.

Meskipun, seandainya Setya Novanto menolak hadir di pengadilan, maka majelis hakim berwenang mengembalikan berkas perkara. Hanya saja, Setiadi mengingatkan apabila Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil menghadirkan terdakwa di pengadilan maka hakim tidak dapat mengembalikan lagi berkas perkara itu.

Setiadi juga menegaskan jika Hakim Kusno memberikan putusan penetapan tersangka secara tidak sah, maka putusan praperadilan tidak memiliki kekuatan eksekutorial (tidak bisa dijalankan). Karena status Novanto sudah sebagai terdakwa.

“Jika praperadilan tetap memutus penetapan tersangka tidak sah, maka hal ini berpotensi putusan saling bertentangan,” tegas Setiadi.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top