Perbankan

Hafisz Ingatkan BI Waspadai Kolapsnya Sejumlah Bank di AS

Hafisz Ingatkan BI Waspadai Kolapsnya Sejumlah Bank di AS
Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir/Foto: Anjasmara

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kalangan DPR mengingatkan Bank Indonesia (BI) tidak lengah dengan perkembangan terakhir kasus ambruknya sejumlah bank di AS. Hal ini sebagai rentetan dari kasus penutupan Silicon Valley Bank, karena itu termasuk pengelolaan utang luar negeri (ULN) harus sangat hati-hati. “Ada 3 bank hingga 4 bank di AS yang mengalami kolaps, dan itu terindikasi mengalir ke Eropa, bahkan Credit Suisse sudah disuntik oleh bank sentral Swiss,” kata Anggota Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir dalam fit and proper test Calon Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Lebih jauh Hafisz meminta agar BI mewaspadai hal tersebut. Pasalnya, ketergantungan antar negara dapat memberikan peranan krisis, ketika suatu negara tidak mampu lagi membayar beban utang luar negeri yang mengalami masalah.

Wakil Ketua Umum PAN ini mengaku terkejut dengan total utang RI yang mencapai Rp17.500 triliun dan data ini beredar di kalangan internal Komisi XI DPR. Hanya saja, utang yang tercatat dalam neraca negara hanya sekitar Rp7.750 T. “Karena jumlah itu belum tercatat dari hutang BUMN dan hutang-hutang luar negeri dari perusahaan besar milik konglomerat yang ada di Indonesia. Maka dari itu, tentu ini perlu kita sikapi bagi bapak yang memegang tampuk tertinggi di KKSK itu,” paparnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR ini menjelaskan bahwa industri perbankan nasional penting menjaga sistem stabilitas keuangan dalam aspek makro prudensial. “Jadi ada 3 aspek yang sangat penting, pertama, Utang, kedua-aspek indikator makroekonomi, dan Ketiga-neraca pembayaran,” ujarnya.

Disisi lain, HT-sapaan akrabnya menyinggung masalah indikator ekonomi dan neraca pembayaran, dimana situasi saat ini kemungkinan relatif lebih sesuai yang terjadi dengan Indonesia saat 1996. “Dimana merosotnya nilai tikar rupiah disinyakir menjadi faktor utama krisis moneter, saya melihat fluktuasi dolar dalam 3 hari terakhir, mengalami penguatan terhadap rupiah, arrtinya ada gejala menuju ke arah sana,” jelasnya lagi.

Oleh karena itulah, lanjut Hafisz, BI perlu menjaga nilai tukar rupiah agar tidak merosot dan tidak sistemik kepada perbankan nasional. “Tentu saja kita tidak mengingikan hal tersebut, kita melihat sejak 1996, 1997 dan puncaknya 1998. Maka itu Pak Gubernur BI, putusan pengambilan utang dan strategi pelunasannya, harus betul betul sedemikian rupa diatur, supaya aman,” paparnya.

Namun demikian, Wakil Ketua BKSAP DPR ini mengapreasi berbagai kebijakan makro ekonomi yang diambil BI. “Kami melihat perkembangan dalam 3 tahun terakhir, koordinasi antara BI, Kemenkeu, OJK dan LPS berjalan sangat baik,” ucapnya.

Bahkan, sambung HT, dalam forum-forum internasonal, misalnya Inter Parliamentary Union (IPU) bahwa bauran kebijakan moneter Indonesia mendapat pujian di sana. “Namun hal itu bukan berarti segalanya bagi kita, karena ada hal lain yang perlu kita selesaikan pada tahun tahun berikutnya. Karena itu, sinergi kebijakan makro dan mikro prudential diharapkan mampu menjaga agar bisa berjalan tetap baik,” pungkasnya.***

Penulis   : Iwan Damiri
Editor     : Kamsari

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top